Anies Pertanyakan Alasan Ahok Jadikan Pergub sebagai Dasar Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 10:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019)

JAKARTA,  KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 yang kini juga dijadikannya sebagai landasan hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan, Anies menyebutkan pergub itu diturunkan pada 25 Oktober 2016, beberapa hari sebelum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cuti kampanye Pilkada DKI.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam perda bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," ujar Anies, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Sekda DKI: Kasihan Pengembang Reklamasi Sudah Menyumbang untuk Infrastruktur DKI


Anies menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti.

Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, Sanusi, tertangkap tangan menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Baca juga: Nasib Dua Raperda Reklamasi Kini

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan, itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," katanya. 

Menurut Anies, pergub itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi.

Ia pun meminta masyarakat menghargai pergub tersebut. 

Baca juga: Walhi Nilai Alasan Penerbitan IMB di Pulai Reklamasi Tidak Jelas

"Suka atau tidak terhadap isi pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat," ujar Anies. 

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Baca juga: Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Megapolitan
Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Megapolitan
Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Megapolitan
Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Megapolitan
Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Megapolitan
Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Megapolitan
Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Megapolitan
Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Megapolitan
KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

Megapolitan
Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Megapolitan
Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Megapolitan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Megapolitan
Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Megapolitan
Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Megapolitan
DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X