Kompas.com - 18/06/2019, 11:03 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah diprotes DPRD DKI soal dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah akhirnya menjelaskan bahwa pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan status bangunan di pulau reklamasi.

Dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017 lalu dan belum dikembalikan lagi ke DPRD hingga kini.

Saefullah mengatakan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah baru itu menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menurut Saefullah, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," kata Saefullah. 

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Megapolitan
Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Megapolitan
Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Megapolitan
Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X