Nasib Dua Raperda Reklamasi Kini

Kompas.com - 18/06/2019, 11:03 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah diprotes DPRD DKI soal dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah akhirnya menjelaskan bahwa pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan status bangunan di pulau reklamasi.

Dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017 lalu dan belum dikembalikan lagi ke DPRD hingga kini.

Saefullah mengatakan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah baru itu menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menurut Saefullah, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," kata Saefullah. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Megapolitan
[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

Megapolitan
Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Megapolitan
Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Megapolitan
Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Megapolitan
Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Megapolitan
Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Megapolitan
Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Megapolitan
Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Megapolitan
UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Megapolitan
Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X