Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Dua Raperda Reklamasi Kini

Kompas.com - 18/06/2019, 11:03 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah diprotes DPRD DKI soal dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah akhirnya menjelaskan bahwa pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan status bangunan di pulau reklamasi.

Dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017 lalu dan belum dikembalikan lagi ke DPRD hingga kini.

Saefullah mengatakan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah baru itu menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menurut Saefullah, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," kata Saefullah. 

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RZWP3K.

"Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah. 

Sementara Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dibatalkan dan tidak akan dilanjutkan lagi. Menurut Saefullah, raperda itu dicabut karena reklamasi tidak akan diteruskan. Pulau yang sudah ada, kata Saefullah, akan dianggap sebagai pantai.

"Konsep pulau A, B, C , D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi," ujar dia.

Tetap butuh perda 


Namun protes datang dari partai pendukung Anies sendiri, yakni Partai Gerindra. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni meminta Pemprov DKI tak melegalkan pembangunan di pulau reklamasi sebelum ada perda. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil 'Live' Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil "Live" Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Megapolitan
Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Megapolitan
PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

Megapolitan
Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Megapolitan
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Megapolitan
Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Megapolitan
10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

Megapolitan
“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

Megapolitan
Nilai Kontrak Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan MRT Fase 2A Capai Rp 4,2 Triliun

Nilai Kontrak Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan MRT Fase 2A Capai Rp 4,2 Triliun

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Bekasi Ternyata Residivis Kasus yang Sama, Pernah Dipenjara pada 2022

Pengedar Narkoba di Bekasi Ternyata Residivis Kasus yang Sama, Pernah Dipenjara pada 2022

Megapolitan
Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Menuju Margonda, Kendaraan Tak Bisa Melintas

Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Menuju Margonda, Kendaraan Tak Bisa Melintas

Megapolitan
Tutup Pintu Maaf, Korban KDRT di Jaksel Berharap Suaminya Dipenjara

Tutup Pintu Maaf, Korban KDRT di Jaksel Berharap Suaminya Dipenjara

Megapolitan
Banjir Rob Dinilai Sebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa Sepi Wisatawan

Banjir Rob Dinilai Sebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa Sepi Wisatawan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com