Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2019, 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah diprotes DPRD DKI soal dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah akhirnya menjelaskan bahwa pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan status bangunan di pulau reklamasi.

Dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017 lalu dan belum dikembalikan lagi ke DPRD hingga kini.

Saefullah mengatakan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah baru itu menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menurut Saefullah, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," kata Saefullah. 

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpok, Kepsek: Ditegur karena Mainkan Saklar Lampu

Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpok, Kepsek: Ditegur karena Mainkan Saklar Lampu

Megapolitan
Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Fakta Anggota Densus 88 “Bermasalah” yang Bunuh Sopir Taksi, Baru Keluar dari Tahanan karena Kasus Penipuan

Fakta Anggota Densus 88 “Bermasalah” yang Bunuh Sopir Taksi, Baru Keluar dari Tahanan karena Kasus Penipuan

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Megapolitan
Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Megapolitan
Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Akan Dipecat

Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Akan Dipecat

Megapolitan
Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Megapolitan
Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok Usai Bebas dari Tahanan Patsus

Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi "Online" di Depok Usai Bebas dari Tahanan Patsus

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Megapolitan
Bripda HS Bunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok, Apa Saja Tugas dan Fungsi Anggota Densus 88 Antiteror?

Bripda HS Bunuh Sopir Taksi "Online" di Depok, Apa Saja Tugas dan Fungsi Anggota Densus 88 Antiteror?

Megapolitan
Pemabuk Amuk Warung di Jatinegara, Pemilik Warung: Saya Bingung Salah Apa

Pemabuk Amuk Warung di Jatinegara, Pemilik Warung: Saya Bingung Salah Apa

Megapolitan
Tutup Akses Tol Jatikarya, Ahli Waris: Kami Bakar Ban di Tanah Kami

Tutup Akses Tol Jatikarya, Ahli Waris: Kami Bakar Ban di Tanah Kami

Megapolitan
27 U-turn di Jakarta Bakal Ditutup untuk Atasi Kemacetan, Ini Lokasinya...

27 U-turn di Jakarta Bakal Ditutup untuk Atasi Kemacetan, Ini Lokasinya...

Megapolitan
Dalam Sidang, Saksi Ungkap Kronologi Penangkapan 3 Anak Buah Teddy Minahasa

Dalam Sidang, Saksi Ungkap Kronologi Penangkapan 3 Anak Buah Teddy Minahasa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.