Anies Sebut Pergub Ahok Bisa Jadi Celah Pembangunan Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 17:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta PusatKOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang diteken pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bisa menjadi celah pembangunan di lahan hasil reklamasi.

Celah itu membuatnya harus menerbitkan IMB terhadap bangunan yang sudah terlanjur dibangun.

"Ya boleh, ada celah hukumnya. Seperti saya bilang kemarin, ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 18 Ayat 3," kata Anies melalui siaran pers, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi


Anies menjelaskan, PP itu mengatur bahwa sebuah kawasan yang belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR, maka pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

Ia menuding klausul ini membuat Ahok menerbitkan Pergub 206/2016.

"Celah hukum inilah yang dijadikan pintu masuk dan jadi dasar hukum bagi gubernur waktu itu untuk mengeluarkan Pergub 206/2016 yang isinya adalah tentang rencana tata kota atau resminya disebut Panduan Rancang Kota (PRK)," ujarnya. 

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

Kendati demikian, Anies menegaskan tak akan mencabut atau mengubah pergub tersebut.

Ia mengaku tak bisa semena-mena membatalkan reklamasi yang sudah terlanjur terjadi.

"Bila saya mencabut Pergub 206/2016, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies.

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Megapolitan
Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Megapolitan
Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Megapolitan
Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Megapolitan
Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X