Kompas.com - 19/06/2019, 18:57 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - DPRD Kota Depok menilai, perlu ada evaluasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. 

Sekretaris Komisi D DPRD Depok Farida Racmawayanti mengatakan, ada sejumlah permasalahan PPDB 2019 yang dilihatnya saat melakukan pemantauan ke beberapa SMA negeri.

Pertama, terganggunya server sekolah saat orangtua murid mendaftar PPDB kerap ditemukan.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi Membuat 20 SD di Kota Magelang Kekurangan Siswa

Server yang terganggu tersebut menyebabkan sejumlah orangtua murid mengeluh. Sebab, orangtua musti menunggu lama agar server normal kembali.

"Kemarin itu sekitar dua jam server down, oleh karena itu ke depannya bisa diperhatikan back up IT (informatiom technology) sehingga keluarga bisa tenang melihat anaknya," ujar Farida di SMAN 1 Depok, Rabu (19/6/2019).

Farida juga mengusulkan untuk tidak membuat zonasi yang luas seperti PPDB tahun ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengusulkan ada dua zonasi, yakni zona Barat dan zona Timur untuk mempermudah masyarakat mendafatar.

Dengan dua zonasi itu, menurut dia, membeludaknya pendaftar PPDB bisa diantisipasi.

Sebab, beberapa sekolah masih dinilai sekolah favorit sehingga masyarakat berbondong-bondong mendaftar di sekolah itu.

"Semakin banyak disekat-sekat semakin bagus konsolidasinya sehingga hope-nya masyarakat untuk diterima di sekolah yang menurutnya favorit bisa terpecahkan, jadi bisa mendaftar di sekolah yang terdekat," ucap dia.

Kemudian, ia mengusulkan agar sistem PPDB online murni dikembalikan.

Baca juga: Antrean Mengular Masih Terjadi di Hari Kedua Pendaftaran PPDB Depok

Menurut Farida, sistem PPDB semi-offline yang mengharuskan datang ke sekolah untuk mendaftar ini kurang efisien.

Sebab, sejumlah orangtua jadi tidak bekerja selama berhari-hari lantaran mendaftarkan anaknya.

"Jadi kalau zona murni, ayah bunda itu bisa mengentry atau mendaftarkan anaknya dari rumah atau dari kantor. Rata rata mereka mengadu banyak tidak kerja karena daftar online ini," kata dia.

Farida juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan jumlah kuota zonasi murni.

Sebab, dengan lebih banyaknya kuota dari zonasi murni, yakni 55 persen, akan membuat anak dengan NEM tinggi kurang diprioritaskan.

Dengan kuota zonasi yang tinggi ini, ia khawatir siswa tak semangat belajar dan meraih nilai ujian tinggi.

"Kalau menyimbangkan antara zonasi dan nilai ke depannya kan dapat memotivasi siswa untuk giat belajar, jangan sampai akhirnya ya sudahlah saya tidak usah belajar karena ada zonasi ini," ucap Farida.

Adapun pendaftaran PPDB 2019 ini dimulai sejak Senin (17/6/2019) hingga Sabtu (22/6/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Megapolitan
Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Megapolitan
Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Megapolitan
Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Megapolitan
Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Megapolitan
UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.