Soal PPDB, DPRD Depok Kritik "Server Down" hingga Sistem "Semi-offline"

Kompas.com - 19/06/2019, 18:57 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - DPRD Kota Depok menilai, perlu ada evaluasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019. 

Sekretaris Komisi D DPRD Depok Farida Racmawayanti mengatakan, ada sejumlah permasalahan PPDB 2019 yang dilihatnya saat melakukan pemantauan ke beberapa SMA negeri.

Pertama, terganggunya server sekolah saat orangtua murid mendaftar PPDB kerap ditemukan.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi Membuat 20 SD di Kota Magelang Kekurangan Siswa

Server yang terganggu tersebut menyebabkan sejumlah orangtua murid mengeluh. Sebab, orangtua musti menunggu lama agar server normal kembali.

"Kemarin itu sekitar dua jam server down, oleh karena itu ke depannya bisa diperhatikan back up IT (informatiom technology) sehingga keluarga bisa tenang melihat anaknya," ujar Farida di SMAN 1 Depok, Rabu (19/6/2019).

Farida juga mengusulkan untuk tidak membuat zonasi yang luas seperti PPDB tahun ini.

Ia mengusulkan ada dua zonasi, yakni zona Barat dan zona Timur untuk mempermudah masyarakat mendafatar.

Dengan dua zonasi itu, menurut dia, membeludaknya pendaftar PPDB bisa diantisipasi.

Sebab, beberapa sekolah masih dinilai sekolah favorit sehingga masyarakat berbondong-bondong mendaftar di sekolah itu.

"Semakin banyak disekat-sekat semakin bagus konsolidasinya sehingga hope-nya masyarakat untuk diterima di sekolah yang menurutnya favorit bisa terpecahkan, jadi bisa mendaftar di sekolah yang terdekat," ucap dia.

Kemudian, ia mengusulkan agar sistem PPDB online murni dikembalikan.

Baca juga: Antrean Mengular Masih Terjadi di Hari Kedua Pendaftaran PPDB Depok

Menurut Farida, sistem PPDB semi-offline yang mengharuskan datang ke sekolah untuk mendaftar ini kurang efisien.

Sebab, sejumlah orangtua jadi tidak bekerja selama berhari-hari lantaran mendaftarkan anaknya.

"Jadi kalau zona murni, ayah bunda itu bisa mengentry atau mendaftarkan anaknya dari rumah atau dari kantor. Rata rata mereka mengadu banyak tidak kerja karena daftar online ini," kata dia.

Farida juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan jumlah kuota zonasi murni.

Sebab, dengan lebih banyaknya kuota dari zonasi murni, yakni 55 persen, akan membuat anak dengan NEM tinggi kurang diprioritaskan.

Dengan kuota zonasi yang tinggi ini, ia khawatir siswa tak semangat belajar dan meraih nilai ujian tinggi.

"Kalau menyimbangkan antara zonasi dan nilai ke depannya kan dapat memotivasi siswa untuk giat belajar, jangan sampai akhirnya ya sudahlah saya tidak usah belajar karena ada zonasi ini," ucap Farida.

Adapun pendaftaran PPDB 2019 ini dimulai sejak Senin (17/6/2019) hingga Sabtu (22/6/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X