FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi

Kompas.com - 24/06/2019, 11:14 WIB
Diskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARDiskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) mengkritik pengelolaan APBD DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Research and Advocacy Manager Seknas Fitra Badiul Hadi menyebut APBD DKI terus meningkat tiap tahunnya.

Namun, peningkatan itu tak disertai terobosan yang berarti.

"APBD DKI trennya naik. Tahun 2016 APBD Rp 56,9 triliun. Tahun 2017, Rp 61,8 triliun. Tahun 2018 Rp 75 triliun dan tahun ini Rp 80,9 triliun. Ini sangat tinggi untuk daerah seluas DKI," kata Badiul dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi", di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih besar secara luasan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, DKI punya anggaran berlebih untuk mewujudkan kesejahteraan.

Baca juga: PSI Apresiasi Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ini Alasannya

Sayangnya, Fitra menilai belanja langsung untuk pembangunan yang dilakukan DKI masih sama dengan era sebelumnya, tak ada terobosan baru untuk percepatan pembangunan.

"APBD tidak bisa dikelola dengan baik. Apakah ini karena kering inovasi? Karena kalau kita lihat pembangunan saat ini belum ada inobasi dari Pemda DKI. Masih sama tahun kemarin yang dilanjutkan, belum ada kebijakan yang benar-benar baru. Berdasarkan analisis kami, tidak ada terobosan baru dengan anggaran Rp 80 triliun," ujar Badiul.

Pasalnya, tingkat kemiskinan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kesenjangan masih terasa nyata di Ibu Kota.

Baca juga: Anggota DPRD: Serapan APBD DKI Tinggi, Warga Tak Merasakan Pembangunan

"Skala prirotitas pembangunan harus jadi pertimbangan utama. Kalau tidak dilakukan maka jangan berharap mimpi kampanye Jakarta tercapai. Yang ada menderitanya terus karena pemdanya bingung," kata Badiul.

Badiul juga menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan (IMB). Penambahan dari IMB naik meski tak signifikan. Pada 2017 retribusi sebesar Rp 320 miliar, 2018 Rp 350 miliar, dan 2019 Rp 352 miliar.

Padahal, asumsinya, pendapatan DKI naik secara pesat, apalagi setelah November 2018 lalu DKI menerbitkan 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi.

Badiul membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp 40 triliun hanya dari reklamasi.

"Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Ponsel di Wilayah Kebon Jeruk

Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Ponsel di Wilayah Kebon Jeruk

Megapolitan
Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Megapolitan
Berawal Lihat-lihatan, Pria di Bekasi Tewas Ditusuk Pria Lansia

Berawal Lihat-lihatan, Pria di Bekasi Tewas Ditusuk Pria Lansia

Megapolitan
Bayar Uang Sekolah, Alasan Perampok Bercelurit di Bekasi Satroni Tempat Cuci Steam

Bayar Uang Sekolah, Alasan Perampok Bercelurit di Bekasi Satroni Tempat Cuci Steam

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil, Djeni Juga Tipu Perusahaan Leasing

Gelapkan 62 Mobil, Djeni Juga Tipu Perusahaan Leasing

Megapolitan
Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Megapolitan
Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Megapolitan
DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

Megapolitan
Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Megapolitan
Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Megapolitan
Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Megapolitan
Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X