Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/06/2019, 11:14 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik pengelolaan APBD DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Research and Advocacy Manager Seknas Fitra Badiul Hadi menyebut APBD DKI terus meningkat tiap tahunnya.

Namun, peningkatan itu tak disertai terobosan yang berarti.

"APBD DKI trennya naik. Tahun 2016 APBD Rp 56,9 triliun. Tahun 2017, Rp 61,8 triliun. Tahun 2018 Rp 75 triliun dan tahun ini Rp 80,9 triliun. Ini sangat tinggi untuk daerah seluas DKI," kata Badiul dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi", di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih besar secara luasan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, DKI punya anggaran berlebih untuk mewujudkan kesejahteraan.

Baca juga: PSI Apresiasi Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ini Alasannya

Sayangnya, Fitra menilai belanja langsung untuk pembangunan yang dilakukan DKI masih sama dengan era sebelumnya, tak ada terobosan baru untuk percepatan pembangunan.

"APBD tidak bisa dikelola dengan baik. Apakah ini karena kering inovasi? Karena kalau kita lihat pembangunan saat ini belum ada inobasi dari Pemda DKI. Masih sama tahun kemarin yang dilanjutkan, belum ada kebijakan yang benar-benar baru. Berdasarkan analisis kami, tidak ada terobosan baru dengan anggaran Rp 80 triliun," ujar Badiul.

Pasalnya, tingkat kemiskinan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kesenjangan masih terasa nyata di Ibu Kota.

Baca juga: Anggota DPRD: Serapan APBD DKI Tinggi, Warga Tak Merasakan Pembangunan

"Skala prirotitas pembangunan harus jadi pertimbangan utama. Kalau tidak dilakukan maka jangan berharap mimpi kampanye Jakarta tercapai. Yang ada menderitanya terus karena pemdanya bingung," kata Badiul.

Badiul juga menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan (IMB). Penambahan dari IMB naik meski tak signifikan. Pada 2017 retribusi sebesar Rp 320 miliar, 2018 Rp 350 miliar, dan 2019 Rp 352 miliar.

Padahal, asumsinya, pendapatan DKI naik secara pesat, apalagi setelah November 2018 lalu DKI menerbitkan 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi.

Badiul membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp 40 triliun hanya dari reklamasi.

"Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Berprofesi sejak 2019

Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Berprofesi sejak 2019

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Megapolitan
Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Megapolitan
Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Megapolitan
'Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...'

"Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian..."

Megapolitan
Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Megapolitan
Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Megapolitan
Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Megapolitan
Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Megapolitan
Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep 'Green Ramadhan' demi Lestarikan Lingkungan

Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep "Green Ramadhan" demi Lestarikan Lingkungan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com