FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi

Kompas.com - 24/06/2019, 11:14 WIB
Diskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARDiskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) mengkritik pengelolaan APBD DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Research and Advocacy Manager Seknas Fitra Badiul Hadi menyebut APBD DKI terus meningkat tiap tahunnya.

Namun, peningkatan itu tak disertai terobosan yang berarti.

"APBD DKI trennya naik. Tahun 2016 APBD Rp 56,9 triliun. Tahun 2017, Rp 61,8 triliun. Tahun 2018 Rp 75 triliun dan tahun ini Rp 80,9 triliun. Ini sangat tinggi untuk daerah seluas DKI," kata Badiul dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi", di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih besar secara luasan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, DKI punya anggaran berlebih untuk mewujudkan kesejahteraan.

Baca juga: PSI Apresiasi Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ini Alasannya

Sayangnya, Fitra menilai belanja langsung untuk pembangunan yang dilakukan DKI masih sama dengan era sebelumnya, tak ada terobosan baru untuk percepatan pembangunan.

"APBD tidak bisa dikelola dengan baik. Apakah ini karena kering inovasi? Karena kalau kita lihat pembangunan saat ini belum ada inobasi dari Pemda DKI. Masih sama tahun kemarin yang dilanjutkan, belum ada kebijakan yang benar-benar baru. Berdasarkan analisis kami, tidak ada terobosan baru dengan anggaran Rp 80 triliun," ujar Badiul.

Pasalnya, tingkat kemiskinan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kesenjangan masih terasa nyata di Ibu Kota.

Baca juga: Anggota DPRD: Serapan APBD DKI Tinggi, Warga Tak Merasakan Pembangunan

"Skala prirotitas pembangunan harus jadi pertimbangan utama. Kalau tidak dilakukan maka jangan berharap mimpi kampanye Jakarta tercapai. Yang ada menderitanya terus karena pemdanya bingung," kata Badiul.

Badiul juga menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan (IMB). Penambahan dari IMB naik meski tak signifikan. Pada 2017 retribusi sebesar Rp 320 miliar, 2018 Rp 350 miliar, dan 2019 Rp 352 miliar.

Padahal, asumsinya, pendapatan DKI naik secara pesat, apalagi setelah November 2018 lalu DKI menerbitkan 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi.

Badiul membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp 40 triliun hanya dari reklamasi.

"Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X