Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD: Serapan APBD DKI Tinggi, Warga Tak Merasakan Pembangunan

Kompas.com - 09/04/2019, 17:29 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak dirasakan warga. Kritik ini disampaikannya ketika rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bidang pembangunan dan lingkungan hidup saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Guberur Tahun 2018 di DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/4/2019).

"Apa yang harus kami sampaikan ke Gubernur? Salah satunya secara serapan (anggaran) tinggi, tapi terhadap pelayanan masyarakat dia rendah," ujar Bestari.

Ia mencontohkan serapan anggaran Dinas Kehutanan yang mencapai 92 persen. Menurut dia,  secara besaran, serapan anggaran itu tinggi. Sayangnya, ada Rp 200 miliar anggaran yang tidak dikerjakan padahal kegiatan itu merupakan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Baca juga: Ormas Bisa Bangun Kampung Pakai APBD DKI, Begini Penjelasannya

Contoh lainnya, serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mencapai 84,45 persen. Bestari mempermasalahkan pembangunan rusun yang berhasil tetapi penataan kampung lewat program community action plan (CAP) gagal.

"Rumah susun Rp 200 miliar, yang nempatin berapa? 400 orang ya? Satu RW berapa orang yang merasakan kalau CAP nggak dilaksanakan? Itu cuma Rp 4 miliar, akan tetapi yang tinggal di situ berapa orang yang merasakan got dirapikan, jalan dirapikan, berapa orang yang tersentuh?" kata Bestari.

Menurut Bestari, sejumlah warga Jakarta mengeluh kepadanya soal pelayanan Pemprov DKI Jakarta yang tak maksimal di era Gubernur Anies Baswedan. Ia menyayangkan kegiatan yang dilakukan jajaran Pemprov DKI kurang berkualitas.

"Warga ngeluh, surat menyurat, permintaan yang tidak dilayani secara cepat, itu banyak penurunan kinerja aparatur," ujar dia.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal menerima masukan Bestari itu dan berjanji akan memperbaikinya.

"Ke depan jadi catatan kami, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi program yang tidak terksekusi. Dan program itu memang tepat sasaran dan ada output yang nyata," ujar Yusmada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com