Anies Belum Bahas Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Digagas Ahok

Kompas.com - 25/06/2019, 20:16 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum membahas kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang harus diberikan pengembang reklamasi.

Kontribusi tambahan itu digagas mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) saat menyusun dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kita belum sampai ke sana pembahasannya. Sekarang kan belum ada pembahasan itu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan


Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu membereskan PR soal reklamasi yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

PR itu yakni menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D hasil reklamasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi yang diterbitkan Ahok.

Pemprov DKI, kata Anies, harus menerbitkan IMB itu karena pengembang telah menaati seluruh ketentuan dan membayar denda.

"Kita membereskan PR yang muncul sebelum kami bertugas. Bangunan yang ada, itu bangunan sudah dibangun sebelum kita bertugas dan itu yang sekarang kita selesaikan. Jadi, IMB itu hanya untuk bangunan yang kemarin sudah terlanjur terbangun," ucap dia.

Ahok sebelumnya mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Ahok mengatakan, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD.

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya. Padahal, dia menyebut dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," kata Ahok, Rabu (19/6/2019).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Megapolitan
Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Megapolitan
BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

Megapolitan
Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Megapolitan
Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Megapolitan
Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Megapolitan
Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X