Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Disinggung Ahok dan Dipertanyakan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang harus diberikan pengembang reklamasi turut disinggung setelah Pemprov DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulanya mempertanyakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies merasa mau tidak mau harus menerbitkan IMB bangunan di Pulau D karena adanya pergub tersebut.

Sementara itu, Ahok heran dengan sikap Anies yang menyalahkan pergub yang dibuatnya. Dia merasa dikambinghitamkan soal penerbitan IMB di pulau reklamasi itu.

Baca juga: Kekesalan Anies terhadap Pergub Reklamasi Peninggalan Ahok

Ahok menegaskan, pergub itu tak membuat Pemprov DKI bisa menerbitkan IMB.

Saat itu, Ahok tidak bisa menerbitkan IMB lantaran masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang tengah disusun DPRD DKI.

"Kalau pergub aku (Pergub Nomor 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB," kata Ahok, Rabu (19/6/2019).

KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Ahok singgung kontribusi tambahan

Ahok menunggu perda reklamasi disahkan agar Pemprov DKI dapat memperoleh dana kontribusi tambahan sebesar 15 persen atas penjualan lahan reklamasi.

Dana kontribusi tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan Jakarta. 

Baca juga: Anies Pertanyakan Besaran Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Digagas Ahok

Oleh karena itu, Ahok mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tanya Ahok.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Anies balik mempertanyakan dasar penentuan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diusulkan Ahok. Anies menyampaikan, penentuan besaran kontribusi tambahan itu harus memiliki alas hukum.

"Kenapa (kontribusi tambahan) 15 (persen)? Kita ini pemerintah. Pemerintah itu bekerja dengan menggunakan rujukan. Itu pertanyaan saya," ujar Anies, Rabu (26/6/2019).