Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konversi ke Bus Listrik Perlu Diikuti Konversi Pembangkit ke Energi Terbarukan

Kompas.com - 28/06/2019, 20:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana PT Transjakarta meresmikan pengoperasian bus listrik di Jakarta disambut baik pemerhati lingkungan.

Pemerhati lingkungan perkotaan sekaligus Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin atau Puput menyebutkan, bus listrik unggul jauh ketimbang bus berbahan bakar fosil dalam segala aspek.

"Transjakarta mau konversi ke energi listrik itu bagus dari segala aspek. Dari aspek pencemaran udara, pengendalian emisi rumah kaca, itu bagus. Dalam konteks efisiensi energi bagus, biaya operasional lebih murah, tidak bising juga," kata Puput di kantor KPBB di Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Biaya Operasional Bus Listrik Lebih Mahal, tetapi...

Namun Puput menilai, konversi bus ke energi listrik belum menyelesaikan masalah pencemaran udara yang ramai dibicarakan belakangan ini.

Puput dan jajarannya juga mencatat, tingkat polusi udara Jakarta tahun 2019 kemungkinan besar meningkat dibandingkan 2018. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga batubara (PLTB) masih berperan penting dalam suplai energi listrik Jakarta.

"Kita bicaranya harus gini, untuk membersihkan udara Jakarta, sekali lagi betul, ini hanya semacam memindahkan problem sumber pencemar dari emisi ke aktivitas industri (PLTB). Kan pesimistisnya kawan-kawan di luar begitu, mobil atau bus listrik tapi pembangkitnya batubara kan sama saja bohong," kata Puput.

"Syukur-syukur memang bahan bakar batubara tidak digunakan lagi. Yang berikutnya harus kita kejar ya pembangkitnya, kan bisa pakai PLTGU (pembangkit listrik tenaga gas dan uap) bukan batubara. Apalagi gas kan enggak perlu impor," kata dia.

Menurut Puput, pemakaian bus listrik  akan menekan tingkat polusi udara di Ibu kota. Akan tetapi,  tanpa diikuti konversi pembangkit listrik dari tenaga fosil ke energi terbarukan, kota-kota lain akan menelan sepahnya.

Baca juga: Apa yang Membedakan Bus Listrik dengan Transjakarta Berbahan Bakar Solar?

 

Karena itu, perlu roadmap yang jelas mengenai tenggat akhir pemakaian bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik.

"Jakarta memang jadi bersih. Tapi kan tempat lain jadi kotor. Misalnya, PLTB-nya di Indramayu, di Cirebon. Jakarta memang bersih, tapi Indramayu jadi kotor. Kita harus punya roadmap. Kita pakai batubara mau sampai kapan, misalnya 2021. Syukur kalau bisa beralih ke tenaga surya," ucap Puput.

Pendapat senada dilontarkan Alfred Sitorus, pemerhati lingkungan yang juga Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Untuk sementara, kata Alfred, konversi moda transportasi dari berbahan bakar fosil ke listrik patut diapresiasi.

Direktur utama Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya akan mengajukan anggaran Rp 100 miliar untuk operasi bus listrik pada tahun 2020.

"Anggaran untuk tahun 2020 kami ajukan kepada pemerintah sekitar Rp 100 miliar untuk operasi bus listrik ini," kata Agung Wicaksono di Jakarta hari Minggu lalu.

Agung mengatakan, anggaran Rp 100 miliar ini akan digunakan untuk pengadaan bus listrik. Namun, angka tersebut belum angka final. Nantinya, angka tersebut bisa meningkat ataupun berkurang tergantung dari uji coba.

Rencana pengoperasian bus listrik akan diprioritaskan untuk beberapa koridor sibuk, seperti koridor 1 dan koridor 6.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

Megapolitan
Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Megapolitan
Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas 'Bodong', Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas "Bodong", Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Megapolitan
Pelanggan Minimarket: Ada atau Enggak Ada Jukir, Tak Bisa Jamin Kendaraan Aman

Pelanggan Minimarket: Ada atau Enggak Ada Jukir, Tak Bisa Jamin Kendaraan Aman

Megapolitan
4 Bocah Laki-laki di Cengkareng Dilecehkan Seorang Pria di Area Masjid

4 Bocah Laki-laki di Cengkareng Dilecehkan Seorang Pria di Area Masjid

Megapolitan
KPU DKI Bakal 'Jemput Bola' untuk Tutupi Kekurangan Anggota PPS di Pilkada 2024

KPU DKI Bakal "Jemput Bola" untuk Tutupi Kekurangan Anggota PPS di Pilkada 2024

Megapolitan
Sudirman Said Bakal Maju Jadi Cagub Independen Pilkada DKI, Berpasangan dengan Abdullah Mansuri

Sudirman Said Bakal Maju Jadi Cagub Independen Pilkada DKI, Berpasangan dengan Abdullah Mansuri

Megapolitan
Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Sempat Masuk ke Rumah Korban

Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Sempat Masuk ke Rumah Korban

Megapolitan
Kondisi Terkini TKP Pengendara Motor Tewas Ditabrak Angkot, Lalu Lintas Berjalan Normal

Kondisi Terkini TKP Pengendara Motor Tewas Ditabrak Angkot, Lalu Lintas Berjalan Normal

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Terima Konsultasi 3 Bacagub Jalur Independen, Siapa Saja?

KPU DKI Jakarta Terima Konsultasi 3 Bacagub Jalur Independen, Siapa Saja?

Megapolitan
Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Megapolitan
74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com