Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Diminta Segera Terapkan Sistem Jalan Berbayar Dibanding Ganjil Genap 15 Jam

Kompas.com - 13/07/2019, 15:49 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai, dibandingkan menerapkan kembali ganjil genap selama 15 jam seperti saat Asian Games 2018, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberlakukan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

"Itu kan bukan satu-satunya cara. Misalkan bagaimana Pemprov segera memberlakukan ERP, ini saya kira langkah positif ketika ini bisa dilakukan," ucap Gembong saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/7/2019).

Baca juga: Dishub DKI Kaji Usulan BPTJ Terkait Penerapan Ganjil Genap Seperti Saat Asian Games

Ia menyebut, ERP menjadi pilihan yang lebih baik karena masyarakat bisa tetap menggunakan kendaraan, tetapi akan berpikir dua kali karena harus membayar.

Harapannya, warga beralih menggunakan transportasi umum.

"Ketika kita memberikan pembatasan kepada warga tentu harus memberikan pilihan kepada warga juga, opsi gitu. Saya kira ERP sudah menjadi keharusan bagi Pemprov untuk memberlakukan itu," kata dia.

Baca juga: Usulan Penerapan Ganjil Genap seperti Asian Games 2018 Selama 15 Jam, Mungkinkah?

Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI segera menambah transportasi umum.

"Yang jadi persoalan adalah transportasi pengumpan (feeder) itu diperbaiki. Saya kira kalau sudah berjalan, transportasi Jakarta makin bisa dikendalikan dan kita berikan pilihan yang baik kepada warga," ucapnya.

Hingga saat ini, perkembangan ERP masih dalam pengurusan tender.

Sementara BPTJ mengusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap seperti yang berlaku saat Asian Games 2018 di Jakarta.

Usul ini disampaikan melalui surat bernomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019 yang ditandatangani Kepala BPTJ Bambang Prihartono pada Senin (8/7/2019).

BPTJ meminta agar ganjil-genap seperti saat Asian Games 2018 perlu diterapkan kembali karena adanya penurunan kinerja lalu lintas.

"Hasilnya adalah kinerja lalin kita sedang menurun. Contohnya sekarang tiap pagi kemacetan di tol Cawang menuju Semanggi itu ekornya sudah sampai Cibubur. Kemudian contra flow sampai jam 9 sudah diperpanjang sampai jam 10. Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," ucap Bambang saat dihubungi, Rabu (10/7/2019) malam.

Baca juga: Hoaks, Pesan Berantai Penerapan Ganjil Genap untuk Motor di DKI

Ganjil genap yang dimaksud ialah pukul 06.00-21.00 WIB atau selama 15 jam yang berlaku dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur.

Sementara saat ini ganjil genap berlaku pada 06.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Sudirman, sebagian Jalan Jenderal S Parman dari ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai Simpang KS Tubun.

Selanjutnya, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani.

Berikut ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap selama 15 jam:

- Jalan Medan Merdeka Barat

- Jalan MH Thamrin

- Jalan Jenderal Sudirman

- Jalan Sisingamangaraja

- Jalan Jenderal Gatot Subroto

- Sebagian Jalan Jenderal S Parman (simpang Slipi-simpang Tomang)

- Jalan MT Haryono

- Jalan HR Rasuna Said

- Jalan Jenderal DI Panjaitan

- Jalan Jenderal Ahmad Yani

- Jalan Benyamin Sueb

- Jalan Metro Pondok Indah

- Jalan RA Kartini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com