Klarifikasi Wali Kota Tangerang soal Perizinan Lahan Kemkumham

Kompas.com - 14/07/2019, 07:47 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2018).

KOTA TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah membatah tudingan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Arief menghalangi perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM di Kota Tangerang. Bantahan Arief itu disampaikan dalam bentuk rekaman yang diperoleh wartawan dari Humas Pemkot Tangerang, Sabtu (13/7/2019) kemarin.

Yasonna dalam sambutannya saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa minggu lalu menuding Arief telah menghambat izin pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

Baca juga: Terkepung Proyek Tol, SMPN 21 Kota Tangerang Terancam Tak Ikut Adiwiyata Tingkat Nasional

Yasonna mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mencari gara-gara dengan mewacanakan kawasan milik Kemenkum HAM tersebut dijadikan kawasan persawahan.

Namun dalam rekaman suara Arief yang diperoleh wartawan dari Humas Pemkot Tangerang, Arief mengklarifikasi hal tersebut.

"Iya, jadi saya juga kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, karena tidak ada niat sedikit pun saya sebagai Wali Kota Tangerang mencari gara-gara terhadap tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyelenggara daerah di Kota Tangerang," kata Arief dalam rekaman itu.

Arief menambahkan, dia telah melayangkan surat keberatan dan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan Yasonna.

"Kalau beliau menyampaikan bahwa saya akan membuat lahan-lahan Kemenkuham menjadi lahan pertanian, rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi," ujar Arief.

Soal izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum terbit, Arief mengatakan bahwa ada urusan administrasi yang sulit yang menghambat izin itu.

Dia berharap, melalui surat yang telah dia kirim, ada titik terang dari permasalahan itu.

"Mungkin Pak Menteri tidak dapat alasan valid. Jadi, mudah-mudahan surat yang saya layangkan bisa membuat beliau jauh lebih paham seperti apa kondisi dan ruwetnya urusan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah," kata Arief.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Megapolitan
PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X