Klarifikasi Wali Kota Tangerang soal Perizinan Lahan Kemkumham

Kompas.com - 14/07/2019, 07:47 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2018).

KOTA TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah membatah tudingan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Arief menghalangi perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM di Kota Tangerang. Bantahan Arief itu disampaikan dalam bentuk rekaman yang diperoleh wartawan dari Humas Pemkot Tangerang, Sabtu (13/7/2019) kemarin.

Yasonna dalam sambutannya saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa minggu lalu menuding Arief telah menghambat izin pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

Baca juga: Terkepung Proyek Tol, SMPN 21 Kota Tangerang Terancam Tak Ikut Adiwiyata Tingkat Nasional

Yasonna mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mencari gara-gara dengan mewacanakan kawasan milik Kemenkum HAM tersebut dijadikan kawasan persawahan.


Namun dalam rekaman suara Arief yang diperoleh wartawan dari Humas Pemkot Tangerang, Arief mengklarifikasi hal tersebut.

"Iya, jadi saya juga kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, karena tidak ada niat sedikit pun saya sebagai Wali Kota Tangerang mencari gara-gara terhadap tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyelenggara daerah di Kota Tangerang," kata Arief dalam rekaman itu.

Arief menambahkan, dia telah melayangkan surat keberatan dan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan Yasonna.

"Kalau beliau menyampaikan bahwa saya akan membuat lahan-lahan Kemenkuham menjadi lahan pertanian, rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi," ujar Arief.

Soal izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum terbit, Arief mengatakan bahwa ada urusan administrasi yang sulit yang menghambat izin itu.

Dia berharap, melalui surat yang telah dia kirim, ada titik terang dari permasalahan itu.

"Mungkin Pak Menteri tidak dapat alasan valid. Jadi, mudah-mudahan surat yang saya layangkan bisa membuat beliau jauh lebih paham seperti apa kondisi dan ruwetnya urusan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah," kata Arief.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Didamaikan Gubernur Banten, Pemkot Tangerang dan Kemenkumham Buat Kesepakatan

Didamaikan Gubernur Banten, Pemkot Tangerang dan Kemenkumham Buat Kesepakatan

Megapolitan
Di Balik Keputusan Pemprov DKI Pakai Lidah Mertua sebagai Solusi Polusi

Di Balik Keputusan Pemprov DKI Pakai Lidah Mertua sebagai Solusi Polusi

Megapolitan
Ingin Pakai Baju Bagus, SPG Ini Nekat Curi Pakaian Bermerek dengan Harga Jutaan

Ingin Pakai Baju Bagus, SPG Ini Nekat Curi Pakaian Bermerek dengan Harga Jutaan

Megapolitan
BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kivlan

Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kivlan

Megapolitan
Kisah Hidup Kopral di Balik Aksi Silatnya yang Jenaka di Perlintasan Rel Proyek Bekasi...

Kisah Hidup Kopral di Balik Aksi Silatnya yang Jenaka di Perlintasan Rel Proyek Bekasi...

Megapolitan
Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Megapolitan
DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

Megapolitan
Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Megapolitan
Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Megapolitan
Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Megapolitan
Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Megapolitan
Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Megapolitan
Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Megapolitan
Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Megapolitan
Close Ads X