Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Penerapan Parkir Berbayar UI, dari Mana Awalnya?

Kompas.com - 15/07/2019, 21:31 WIB
Cynthia Lova,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK,KOMPAS.com - Rencana pihak Universitas Indonesia (UI) untuk menerapkan parkir berbayar menjadi polemik bagi sejumlah mahasiswa dari UI dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) bahkan warga yang melintas di kawasan itu.

Sebab, seluruh mahasiwa bahkan ojek pangkalan di kawasan itu menolak kebijakan parkir berbayar tersebut.

Pada tahun 2012 lalu, masuk ke kawasan Universitas Indonesia hanya dikenakan biaya Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat atau mobil dan gratis untuk kendaraan bermotor.

Baca juga: Parkir Berbayar Diprotes dan Bikin Macet, Ini Tanggapan UI

 

Kemudian, tarif masuk ke kawasan UI ini lama-kelamaan mulai naik pada tahun 2015 menjadi Rp 4.000 bagi mobil dan gratis untuk motor. Tarif parkir ini kemudian naik lagi pada tahun 2018 menjadi Rp 5.000 bagi mobil dan gratis untuk motor hingga pada tahun 2019 ini.

Setelah bayar di gerbang utama, para pengendara mobil dan motor rata-rata tidak lagi dikenakan biaya untuk parkir di fakultasnya masing-masing. Tetapi, beberapa mahasiswa ada juga yang bayar seikhlasnya ke sekuriti yang jaga di fakultas masing-masing.

Berbeda dengan PNJ yang dikenakan tarif Rp 1.000 untuk parkir di masing-masing fakultasnya.

Namun, belakangan ini media sosial diramaikan dengan adanya rencana UI menerapkan parkir berbayar untuk masuk ke kawasan UI. Perguruan tinggi negeri itu bahkan serius menggandeng PT Secure Parking untuk menerapkan parkir berbayar.

 

1. Awal mula penerapan tarif berbayar

Penerapan tarif parkir ini ada di sejumlah titik akses masuk UI, yakni Stasiun Pondok Cina, belakang Politeknik Negeri Jakarta, Gerbang UI, dan belakang Vokasi UI.

Mengenai tarif, tarif mobil ditetapkan seharga Rp 4.000-Rp 6.000, kemudian motor dikenakan tarif Rp 2.000 satu jam pertama yang selanjutnya dikenakan tarif Rp 1.000 hingga maksimal Rp 4.000.

 

 

2. Penolakan mahasiswa UI dan tuntutannya

Mengetahui adanya rencana kebijakan penerapan tarif parkir, sejumlah mahasiswa menolak akan adanya kebijakan itu. Pasalnya saat hari pertama uji coba penearapan tarif parkir pada Senin (15/7/2019) ini, sejumlah akses menuju Universitas Indonesia (UI) terjadi kemacetan panjang. 

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mahasiswa menuntut agar ditiadakannya kebijakan penerapan parkir berbayar di UI. Mahasiswa beralasan belum menerima kajian analisis dampak lalu lintasnya dari penerapan sistem parkir ini. 

Oleh karena itu, BEM UI menuntut pihak Rektorat UI mengkaji ulang kebijakan pengelolaan parkir di wilayah kampus UI Depok yang masih bermasalah dalam hal admintrasi, teknis, keamanan, dan kejelasan dasar hukumnya.

Baca juga: Hari Pertama Uji Coba Secure Parking, Akses Menuju UI Macet

Kedua, mahasiswa juga menuntut pihak Rektorat UI untuk segera membuat sebuah forum yang melibatkan pihak terdampak dari kebijakan ini, mulai dari mahasiswa UI dan PNJ, serta perwakilan masyarakat umum.

Ketiga, menekankan mahasiswa agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kampus harus selalu memerhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai lembaga negara dan insitusi pendidikan, yang seharunya mampu melakukan proses pengambilan kebijakan yang baik dan benar.

 

3. Solusi dari pihak UI

Menanggapi adanya aksi dan persoalan kemacetan saat uji coba penerapan tarif parkir, Kepala Kantor Humas dan KIP UI Rifelly Dewi Astuti mengatakan pihaknya akan mengevaluasi uji coba penerapan tarif parkir tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com