SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Kompas.com - 16/07/2019, 21:32 WIB
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah Saat diwawancarai di Bekasi, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.COM/Anggita MuslimahSekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah Saat diwawancarai di Bekasi, Rabu (12/7/2017).

"Kita swasta, untuk menerima siswa, harus melalui studi kelayakan, melalui verifikasi, harus keluar izin dulu, baru bisa terima siswa," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly berapi-api saat berorasi di depan sejumlah guru dan kepala sekolah swasta yang tergabung dalam aksi unjuk rasa BMPS di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Periksa SMP Swasta yang Disebut Hanya Dapat 2 Siswa Baru

Ayung menilai, langkah tersebut ganjil. Dia menengarai ada prosedur yang diterabas ketika Pemerintah Kota Bekasi membuka SMP Negeri 57 Bekasi di Kelurahan Duren Jaya.

"Pemerintah tidak. Terima dulu, izinnya belakangan. Punya anak dulu, surat nikahnya belakangan. Apa itu namanya, anak haram," seru Ayung.

"Negeri mana seperti swasta. Ada gedung kosong, terima siswa. Ini yang lucu tahun sekarang. Masa ada SMP Negeri 57 berdiri hanya dengan nota kepala dinas (pendidikan)? Di Indonesia baru terjadi di Bekasi!" kata dia.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

Megapolitan
SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

Megapolitan
Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Megapolitan
Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Megapolitan
Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Megapolitan
9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Megapolitan
Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Megapolitan
PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Megapolitan
Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Megapolitan
Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Megapolitan
DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X