Pengelola Toko yang Sediakan Plastik Sekali Pakai Akan Didenda Rp 25 Juta

Kompas.com - 23/07/2019, 18:19 WIB
Ilustrasi sampah plastik Thinkstock/MilkareIlustrasi sampah plastik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional di Jakarta yang menyediakan kantong plastik sekali pakai akan didenda maksimal Rp 25 juta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan ketentuan itu dalam rancangan peraturan gubernur (pergub) tentang penggunaan plastik sekali pakai.

"Sanksi untuk pengelola. Sanksinya uang paksa Rp 5 juta-Rp 25 juta," kata Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rahmawati, di kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Layanan Antar Makanan Sebabkan Sampah Plastik Terbanyak, Ini yang Dilakukan Go-jek


Rahma menjelaskan, denda tersebut tidak langsung diberikan kepada pengelola. Pemprov DKI awalnya akan memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada pengelola yang menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Jika teguran itu diabaikan, barulah Pemprov DKI memberikan sanksi denda.

"Kalau teguran 1-3 tidak dipenuhi, maka dia (pengelola) kena Rp 5 juta dulu," kata dia.

Jika setelah membayar denda itu pengelola tetap menyediakan kantong plastik sekali pakai, Pemprov DKI akan kembali memberikan sanksi denda dengan nominal lebih tinggi, yakni Rp 10 juta.

Denda itu harus dibayar lagi dan berlaku kelipatan sampai Rp 25 juta jika pengelola tetap menyediakan kantong plastik sekali pakai.

"Naiknya Rp 5 juta terus. Misalnya kena (denda) Rp 5 juta. Seminggu kemudian dia masih menggunakan (plastik sekali pakai), maka dia dikenakan (denda) lagi Rp 10 juta, dan seterusnya," ucap Rahma.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pengelola pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar harus mengedukasi tenant di tempatnya agar tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai. Sebab, jika tenant menyediakan kantong plastik itu, yang akan dikenakan sanksi adalah pengelola tempat tersebut.

Baca juga: Susi: Setiap Hari Akan Ada 500 Monster Sampah Plastik di Jakarta Jika....

"Salah satu kewajiban (pengelola) adalah mengedukasi tenant agar tenant juga mengubah perilaku. Kalau pengelola kan sebenarnya tidak menyediakan plastik, tapi yang kena sanksi dia," kata Rahma.

Pemprov DKI Jakarta saat ini masih merampungkan draf pergub itu. Pergub tersebut merupakan turunan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 21 menyatakan, dalam rangka pengurangan sampah, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Pasal 129 Ayat 3 perda tersebut mengatur denda bagi pelanggar Pasal 21. Pasal 129 Ayat 3 menyebutkan, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 25 juta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Pagi, Kualitas Udara Bekasi dan Depok Lebih Buruk daripada Jakarta

Jumat Pagi, Kualitas Udara Bekasi dan Depok Lebih Buruk daripada Jakarta

Megapolitan
Keterlibatan Dokter dalam Penganiayaan Ninoy, Disebut Tak Obati dan Ikut Interogasi...

Keterlibatan Dokter dalam Penganiayaan Ninoy, Disebut Tak Obati dan Ikut Interogasi...

Megapolitan
Ulah Djeni Si Penggelap Mobil, Bikin Repot Keluarga hingga Jadi Target Kemarahan Para Korban

Ulah Djeni Si Penggelap Mobil, Bikin Repot Keluarga hingga Jadi Target Kemarahan Para Korban

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Kampung Apung, Berawal dari Kekompakan Warga Hadapi Musibah...

Kisah di Balik Nama Kampung Apung, Berawal dari Kekompakan Warga Hadapi Musibah...

Megapolitan
Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Teman Tewas Dalam Tawuran, Pelajar di Depok Balas Dendam Rusak Sekolah Pelakunya

Teman Tewas Dalam Tawuran, Pelajar di Depok Balas Dendam Rusak Sekolah Pelakunya

Megapolitan
Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X