Komisi D Minta Pemprov Segera Buat Kajian untuk Terapkan Hujan Buatan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria meminta agar Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta segera menyiapkan hasil kajian dan analisa mengenai data wilayah beserta data terkini Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) di DKI Jakarta.

Hal ini agar hujan buatan di DKI Jakarta bisa segera diterapkan dalam musim kemarau ini.

"Karena kita juga perlu tahu kajian-kajian teknisnya seperti apa dan Dinas LH yang pasti lebih tahu soal teknis hujan buatan. Kalau rencana hujan buatan sah-sah saja kita support lah untuk menangkal kemarau yang begini panjang supaya udara itu tidak terlalu polusi," ucap Imam saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2019).

Ia menyebut Komisi D sudah melakukan koordinasi dengan Dinas LH mengenai adanya hujan buatan.

Dinas LH sendiri berjanji akan memberikan hasil kajian tersebut kepada Komisi D minggu depan.

Baca juga: Udara Jakarta Buruk, Ketua DPRD DKI Imbau Anies Buat Hujan Buatan

"Kita sudah tanya-tanya rencana itu sudah diberitahu mereka bahwa ada beberapa langkah yang Pak Anies mau ambil. Iya nanti itu diberikan oleh DLH minggu depan," kata dia.

Iman juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai terobosan agar bisa meredam polusi udara terutama saat musim kemarau.

"Penting banget harus dilakukan. Apapun juga yang terobosan-terobosan lain yang memungkinkan menurunkan polusi juga harus dilakukan. Ini salah satunya," tambahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya pernah mempertimbangkan opsi menciptakan hujan buatan untuk mengurangi polusi udara pada awal Juli lalu.

Opsi ini dibahas untuk digunakan selama tiga bulan ke depan saat musim kering di Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menawarkan modifikasi cuaca dengan hujan buatan.

BPPT kemudian menerbitkan siaran pers yang menyebut akan membuat hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) pada pertengahan Juli. Tujuannya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Baca juga: Kasus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Digugat Koalisi Ibukota?

"Gubernur DKI Jakarta sudah beri lampu hijau dan meminta agar TMC dilaksanakan paling cepat setelah tanggal 10 Juli dan paling lambat sebelum periode anak sekolah masuk pasca-libur," ujar Kepala BPPT Hammam Riza, Kamis (4/7/2019).

Ada tiga skenario TMC yang bisa dilakukan, yakni penyemaian awan, penghilangan lapisan inversi, dan penyemprotan air baik dengan pesawat atau dari darat.

Gubernur Anies kemudian merespons dengan menyebut BPPT terlalu terburu-buru memberikan informasi kepada publik terkait rencana hujan buatan ini.

Sebab, saat itu, hujan buatan dengan TMC masih dikaji.

"Soal hujan, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh, jadi sebelum matang, sebelum semuanya siap baru kita (umumkan). Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," ucap Anies.