Kala Pemerintah Digugat Ramai-ramai karena Polusi Udara Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Polusi udara yang memburuk di Jakarta berbuah protes dari warganya. Pemerintah menjadi sasaran protes warga yang merasa dirugikan atas kondisi Jakarta saat ini.

Sebuah lembaga gabungan dari organisasi lingkungan, Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu perwakilan Koalisi Ibu Kota, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Dwi Sawung menjelaskan, gugatan ini diajukan untuk meminta para tergugat membuat serangkaian kebijakan memenuhi hak atas udara bersih bagi jutaan warga Jakarta.

Dwi mengatakan, tingginya parameter pencemaran udara Jakarta dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Baca juga: Kasus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Digugat Koalisi Ibukota?

Sekitar 58,3 persen warga Jakarta menderita berbagai penyakit karena polusi udara.

Tren ini terus meningkat setiap tahun dan menelan biaya pengobatan sedikitnya Rp 51,2 triliun.

Mereka khawatir jumlah tersebut akan meningkat apabila tidak ada langkah-langkah perbaikan dari para pengambil kebijakan (pemerintah).

Adapun, pemangku kebijakan yang digugat adalah Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Sidang perdana

Gugatannya itu akhirnya diterima dan dijadwalkan untuk sidang perdana pada Jumat (1/8/2019) kemarin.

Namun, sayangnya sidang kasus polusi itu harus ditunda.

Baca juga: Pemerintah Diminta Cari Solusi Tanpa Tunggu Putusan Sidang Gugatan Polusi Udara

Hakim ketua perkara ini, Saifudin Zuhri, mengatakan sidang tersebut ditunda lantaran penggugat dan tergugat belum memenuhi syarat administrasi.

Hal ini dia sampaikan setelah mengecek berkas tergugat maupun penggugat.

Sidang selanjutnya dijadwalkan 22 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB.

Warning bagi pemerintah

Meski demikian, sejatinya gugatan ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Warga sudah jengah. Kebutuhan akan udara bersih tidak bisa didapatkan di Ibu Kota ini.

Oleh karena itu, Koalisi Ibu Kota mendesak pemerintah untuk bertindak secepatnya. Pemerintah diharapkan tidak menunggu hasil putusan gugatan pencemaran udara untuk bisa memulai upaya menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta.

Pengacara Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), Nelson Nikodemus Simamora menyarankan pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi pencemaran udara di Jakarta.

Baca juga: Sidang Perdana Gugatan Buruknya Udara, Aktivis Berkumpul Pakai Kaos Jakarta Vs Polusi

Menurutnya, asosiasi lingkungan hidup telah memberi sejumlah ide untuk menurunkan angka pencemaran udara yang buruk.

Ia mengatakan, harusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilki strategi rencana aksi tentang pengendalian udara.

Salah satu ide yang pernah diusulkannya pada pemerintah adalah menginventarisasi emisi.

Kemudian, bisa juga dengan menambahkan stasiun pantau dan memetakan apa saja yang melatarbelakangi polusi udara buruk di Jakarta.

Sehingga ketika diketahui zat apa paling banyak penyebab polusi udara, pemerintah bisa meminimalisir dampaknya.