Soal Instruksi Anies Atasi Polusi Udara Jakarta, Ini Tanggapan Greenpeace Indonesia

Kompas.com - 03/08/2019, 13:55 WIB
Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPolusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Greenpeace Indonesia angkat bicara soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengeluarkan sejumlah instruksi yang dituangkan melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 pada Kamis (1/8/2019) lalu.

Melalui instruksi itu diatur soal pembangunan sejumlah ruas trotoar, perluasan sistem ganjil-genap kendaraan bermotor, tak ada kendaraan umum di atas usia 10 tahun dan tak lolos emisi beredar di jalanan Jakarta.

Sementara, kendaraan pribadi dibatasi dengan umur tak lebih dari 10 tahun.

Lainnya, penghijauan sarana prasarana publik menjadi beberapa poin yang ada dalam instruksi gubernur ini.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengapresiasi dikeluarkannya perintah instruksi gubernur yang bertepatan dengan sidang perdana gugatan warga tentang polusi udara Jakarta pada 1 Agustus 2019.

Baca juga: Komunitas Motor Klasik Bicara Soal Pembatasan Anies

"Ini menunjukkan respons dari Gubernur DKI Jakarta mengenai polusi udara setelah mendapatkan banyak perhatian publik dan warganet," kata Bondan kepada Kompas.com, Sabtu (3/8/2019).

Meski demikian, menurut Bondan, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait langkah yang diambil Pemprov DKI tersebut.

"Yaitu melakukan inventarisasi emisi secara berkala sebagai dasar kajian ilmiah untuk mengetahui sumber pencemaran udara Jakart," kata Bondan.

Dengan demikian, kata dia, polusi bisa dikendalikan langsung pada sumbernya dan solusi yang diambil juga akan lebih sistematis dan terukur.

Alat ukur

Bondan mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta juga harus menyediakan alat ukur kualitas udara yang memadai sehingga dapat mewakili luasan DKI yang datanya mudah diakses masyarakat.

"Selain itu, diperlukan sistem peringatan agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kualitas udara yang buruk, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang dan tidak melakukan olahraga saat kualitas udara sedang tidak sehat," ujar dia.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lanjut Bondan, harus memperketat baku mutu udara ambien nasional yang tidak diperbarui selama 20 tahun.

"Sebagai perbandingan, baku mutu udara ambien untuk konsentrasi PM 2.5 per hari menurut standar nasional adalah 65 ug/m3 sedangkan menurut WHO adalah 25 ug/m3. Ini berarti, standar nasional masih 3 kali lipat lebih lemah dibandingkan standar WHO," papar Bondan.

Bondan menambahkan, Gubernur DKI mempunyai kewenangan menentukan standar baku mutu udara yang lebih baik dibandingkan standar nasional.

Sebagai ibu kota negara, Jakarta harus mempunyai standar kualitas udara yang lebih tinggi dibanding daerah lain.

Bondan menyampaikan, penanganan polusi udara ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

“Di sini diperlukan dukungan dan kerja sama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat untuk merumuskan solusi bersama. Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat juga harus segera merespons masalah pencemaran udara ini,” tegas Bondan.

Pada Juli lalu, 31 warga mendaftarkan gugatan polusi udara Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan dilayangkan kepada tujuh pejabat pemerintah, seperti Presiden RI, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Transisi Jakarta, Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku bagi Ojol

PSBB Transisi Jakarta, Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku bagi Ojol

Megapolitan
Ini Protokol bagi Penumpang Bus Transjakarta selama Masa PSBB Transisi

Ini Protokol bagi Penumpang Bus Transjakarta selama Masa PSBB Transisi

Megapolitan
Pilkada Tangsel, Keponakan Prabowo Dikabarkan Akan Bersanding dengan Sekda

Pilkada Tangsel, Keponakan Prabowo Dikabarkan Akan Bersanding dengan Sekda

Megapolitan
Masa PSBB Transisi, Bus Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Masa PSBB Transisi, Bus Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Megapolitan
Ini Mekanisme Pengendalian Ketat Berskala Lokal jika Terjadi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta

Ini Mekanisme Pengendalian Ketat Berskala Lokal jika Terjadi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun Selama Tiga Bulan

Wali Kota Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun Selama Tiga Bulan

Megapolitan
Jakarta Masuk PSBB Transisi, Bagaimana jika Ada Gelombang Kedua?

Jakarta Masuk PSBB Transisi, Bagaimana jika Ada Gelombang Kedua?

Megapolitan
Pedagang Pasar Ciputat Khawatir Kehilangan Konsumen jika Direlokasi, Disperindag Siapkan Strategi

Pedagang Pasar Ciputat Khawatir Kehilangan Konsumen jika Direlokasi, Disperindag Siapkan Strategi

Megapolitan
Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Masa PSBB Transisi DKI Jakarta, Ganjil Genap Berlaku bagi Mobil dan Motor

Megapolitan
PSBB Transisi, Semua Ruas Jalan di Jakarta Diprioritaskan bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda

PSBB Transisi, Semua Ruas Jalan di Jakarta Diprioritaskan bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda

Megapolitan
Sempat Banjir di Kawasan Jakarta Utara akibat Rob, Kini Mulai Surut

Sempat Banjir di Kawasan Jakarta Utara akibat Rob, Kini Mulai Surut

Megapolitan
Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Megapolitan
PSBB Proporsional Depok, Ini Daftar Aktivitas yang Dilarang dan Diizinkan secara Terbatas

PSBB Proporsional Depok, Ini Daftar Aktivitas yang Dilarang dan Diizinkan secara Terbatas

Megapolitan
10 Pasien Sembuh dalam Sehari, Kini Ada 23 Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

10 Pasien Sembuh dalam Sehari, Kini Ada 23 Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Kelompok Perampok AKAP Beraksi Saat Minimarket Sepi, Polisi Bongkar Modus Operasinya

Kelompok Perampok AKAP Beraksi Saat Minimarket Sepi, Polisi Bongkar Modus Operasinya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X