Keluh Kesah Warga atas Perluasan Ganjil Genap di Jakarta

Kompas.com - 07/08/2019, 20:34 WIB
Kemacetan di Jalan Tomang Raya saat jam pulang kerja. Jalan ini menjadi salah satu jalan yang akan terkena perluasan ganjil genap menurut nomor polisi mulai 9 September 2019. KOMPAS.com/ VERRYANA NOVITA NINGRUMKemacetan di Jalan Tomang Raya saat jam pulang kerja. Jalan ini menjadi salah satu jalan yang akan terkena perluasan ganjil genap menurut nomor polisi mulai 9 September 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ganjil genap diperluas ke sejumlah ruas jalan. Hal tersebut mendapat protes dari sejumlah warga, khususnya mereka yang sehari-hari membawa kendaraan pribadi.

Salah satunya pengemudi taksi online Ditya Saputro yang mengaku tak setuju dengan kebijakan itu. Sebab menurut dia, rute wilayah mencari penumpang akan semakin sempit.

"Loh iya, merugi lah. Coba bayangin biasa setiap hari dapat menarik lewat Gajah Mada, Senen. Eh sekarang enggak bisa, semuanya aja gak bisa. Terus jalur mana lagi yang bisa kami pakai," ujar Ditya di kawasan Senen Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Namun, ia mengakui bahwa kebijakan pemerintah memang baik untuk mengurangi angka polusi udara.

Baca juga: Ganjil Genap di Jalan Tomang Raya, Warga: Mau Enggak Mau Patuh, Walau Berat

Ditya yang memiliki mobil dengan pelat nomor ganjil mengatakan, apabila sedang genap di Jakarta, maka dirinya akan mencari penumpang di kawasan Cikarang atau Depok.

"Yah saya mental-mental yang jauh aja paling supaya enggak kena ganjil genap. Biasanya juga gitu sih saya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Riski Said, pengemudi mobil yang kerap melintas di kawasan Senen mengatakan, perluasan ganjil genap tidak efektif untuk mengurangi polisi.

Sebab, pembelian mobil dan motor saat ini begitu mudah. Karena itu ia menyarankan agar pemerintah menekan angka produksi kendaraan. 

"Harusnya tuh sekarang yang diatur membatasi tiap kepala untuk beli kendaraan, kalau masih murah beli kendaraan mah kayal DP Rp 200.000 aja bisa beli motor, akan banyak orang yang beli," kata Riski.

Riski juga menyarankan agar pemerintah memberikan kantong-kantong parkir untuk kendaraan yang hendak beralih ke transportasi umum.

Baca juga: Pro dan Kontra Pengguna Jalan Tanggapi Perluasan Ganjil Genap

Kemudian, Fikri, pengemudi lainnya mengatakan, kebijakan perluasan ganjil genap ini membuat para pengemudi yang biasa naik transportasi online ke kantor kesulitan.

Sebab, menurut dia, transportasi umum jumlahnya di Jakarta belum banyak.

"Bayangin aja tiap hari naik kereta atau naik transjakarta pasti penuh kan kalau pagi. Coba ya mau pergi kerja terus penuh gitu, kan mendingan naik kendaraan pribadi atau naik online ya," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 25 ruas jalan akan diberlakukan perluasan sistem ganjil genap, dari sebelumnya hanya 9 ruas jalan.

Sosialisasi ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai dari 12 Agustus sampai 6 September 2019.

Sementara pemberlakuan ganjil genap dengan tilang dimulai 9 September 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Megapolitan
Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Megapolitan
Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Megapolitan
Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Megapolitan
Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Megapolitan
Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Megapolitan
PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.