Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Minta DPRD Tuntaskan Tanggung Jawab Pilih Wagub DKI...

Kompas.com - 09/08/2019, 08:36 WIB
Nursita Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan genap satu tahun memimpin Jakarta tanpa didampingi wakil gubernur pada Sabtu (10/8/2019) besok.

Kursi wagub DKI itu telah ditinggalkan Sandiaga Uno sejak 10 Agustus 2018.

Sandiaga memilih mundur dari jabatannya untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019.

Setahun tanpa wagub, Anies meminta DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menuntaskan pemilihan wagub pengganti Sandiaga itu.

"Kita berharap DPRD segera menyiapkan agar segera bersidang karena ini adalah bulan terakhir DPRD periode ini bertugas. Harapan saya, mereka bisa tuntaskan sebelum selesai masa jabatannya," ujar Anies, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Anies Minta DPRD Tuntaskan Tanggung Jawab Pemilihan Wagub DKI

Pemilihan wagub DKI adalah tanggung jawab DPRD DKI periode 2014-2019. Karena itu, Anies ingin DPRD DKI periode ini menuntaskan tanggung jawab mereka sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 26 Agustus mendatang.

Keberhasilan DPRD DKI periode 2014-2019 dalam menuntaskan tanggung jawab pemilihan wagub, kata Anies, akan dicatat dalam sejarah.

"Jadi supaya dicatat dalam sejarah. Kan catatan sejarahnya terjadi kekosongan gubernur, DPRD bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan. Nah ini tinggal satu bulan, mudah-mudahan nanti mereka bersidang dan terpilih salah satu (dari dua cawagub)," kata Anies.

Jawaban DPRD DKI

Menanggapi itu, Wakil Ketua Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus meminta Anies menyurati Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk meminta pemilihan wagub dipercepat.

Baca juga: Anies Disarankan Surati Ketua DPRD DKI jika Serius Ingin Punya Wagub

Sebab, Bestari menyebut bola pemilihan wagub kini ada di tangan para pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi.

Pasalnya, proses selanjutnya adalah menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas draf tata tertib yang telah disusun panitia khusus.

"Pak Anies bisa bersurat kepada DPRD untuk memohon atau meminta percepatan ke ketua DPRD, sebaiknya jangan dengan lisan, tapi tertulis, dan meminta atas kebutuhan yang sangat mendesak," ucap Bestari, Kamis malam.

Dengan menyurati Ketua DPRD, kata Bestari, Anies menunjukkan keinginannya memiliki pendamping dalam memimpin Jakarta.

"Bersurat, dicatat bahwa memang betul-betul menginginkan itu. Jadi memang terlihat betul-betul bersungguh-sungguh untuk supaya ada wagub itu segera sebelum akhir masa jabatan periode ini," ujarnya.

Pemilihan wagub tak jelas

Menurut Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi, DPRD DKI hingga kini belum menjadwalkan kembali rapat pembahasan draf tata tertib pemilihan wagub DKI.

Baca juga: Nasir Djamil: Seperti Ada yang Halangi PKS Jadi Wagub DKI

Dia menyebut, panitia khusus (pansus) harus merevisi draf tatib yang telah mereka susun sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

"Mereka (pansus) udah bikin tatib, kan dikonsultasikan di Kemendagri. Dari Kemendagri ada beberapa perbaikan, penyempurnaan," ujar Yuliadi, Kamis.

Yuliadi menyampaikan, pansus juga belum menjadwalkan pembahasan revisi draf tatib itu. Sementara, draf tatib baru bisa dibahas dalam rapimgab setelah direvisi.

Draf tatib yang sudah disetujui dalam rapimgab kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI.

Sekretariat DPRD DKI tidak bisa memastikan jadwal pembahasan revisi draf tatib itu.

"Ya belum (ada jadwal). Kami kan nunggu aja, tunggu perintah untuk penjadwalan," kata Yuliadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com