7 Fakta Rencana Formula E di DKI, Ajukan Hampir Rp 1,3 T hingga Kritik Anies atas Sorotan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana perhelatan Formula E di Jakarta pada 2020, mulai dipersiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dari segi anggaran.

Tercatat pemprov DKI Jakarta sudah beberapa kali mengajukan anggaran agar dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran yang diajukan mulai dari commitment fee, penyelenggaraan, asuransi, hingga biaya sosialisasi.

Setor Rp 345,9 miliar ke FIA

Untuk menggelar event ini, Pemprov DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik  Formula E. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar.

Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

"Jumlahnya 20 juta poundsterling. (Untuk) Formula E, 24,1 juta dollar AS," kata Anies.

Anies menyebut, semua biaya penyelenggaraan Formula E ditanggung Pemprov DKI.

Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menjadi tuan rumah Formula E, lanjut Anies, akan menggerakkan perekonomian Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.

DPRD setujui Rp 360 miliar

Pemprov DKI Jakarta memasukkan biaya atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019

Anggaran itu lalu disetujui dalam pembahasan KUPA-PPAS untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 pada Selasa (13/8/2019) sore.

Anggaran yang disetujui sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.

Dalam pengajuan sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan dana sebesar Rp 345,9 miliar dengan menggunakan kurs dollar AS, yaitu 24,1 juta dollar atau 20 juta poundsterling.

"Baik, Formula E berarti Rp 360 miliar adanya di Dispora. Karena tadi salah ngitung mata uang (dollar) jadinya poundsterling. Jadi total Rp 360 miliar," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam rapat KUPA-PPAS 2019 di ruang serbaguna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa.

Ajukan penambahan Rp 934 miliar

Pada rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019), pemprov DKI kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 934 miliar.

Dalam draf yang diajukan tertulis pagu anggaran indikatif sebesar Rp 934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi.

Jika dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling Rp 17.205), maka 22 juta poundsterling jadi Rp 378,46 miliar.

Lalu 35 juta euro (1 euro Rp 15.892) menjadi Rp 556,22 miliar. Ditotal menjadi Rp 934 miliar.

Namun, anggaran ini kemudian dipertanyakan oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Syahrial. Ia mempertanyakan mengapa anggaran membengkak hingga Rp 934 miliar.

"Ini 934 miliar apa nih?" Tanya Syahrial kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus.

"Ini untuk 2020, 22 juta poundsterling penyelenggaraan. Terus 35 juta euro untuk asuransi," jawab Firdaus.

Syahrial lalu menanyakan akan memakai anggaran siapa? Firdaus menjawab bahwa anggaran tersebut akan memakai APBD.

"Begini kita lihat ini sukses apa enggak. Ini saja sudah banyak pertanyaan oleh wartawan apa dampak buat kita. Dengan anggaran Rp 900 miliar, hampir Rp 1 triliun loh," kata Syahri

DRPD minta anggaran Rp 556 miliar ditangguhkan

Syahrial lalu meminta agar penambahan anggaran 35 juta euro atau Rp 556,22 miliar yang diajukan oleh pemprov DKI ditangguhkan dan jangan dulu diajukan dalam KUA-PPAS 2020.

Sebesar 35 juta euro tersebut adalah untuk asuransi perhelatan formula E.

Namun, hanya anggaran 22 juta poundsterling atau Rp 378,46 miliar yang diajukan.

"Yang 2020 nanti kita anggarkan 22 juta poundsterling. Ini kan pokoknya 22 juta pounds sudah termasuk biaya penyelenggaraan asuransi itu nanti kita pikirkan kalau bisa kita minta sponsor," ucap Syahrial seusai rapat KUA-PPAS 2020 di Komisi E.

Anggaran sosialisasi Rp 600 juta

Selain mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 934 miliar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengajukan anggaran senilai Rp 600 juta untuk sosialisasi dan pre-event ajang balap mobil Formula E di Jakarta.

Dalam drafnya tertulis kegiatan 'Jakarta Fun Race 2020' dengan keterangan sosialisasi dan pre-event Formula E dengan jumlah anggaran Rp 600 juta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus mengatakan, pre-event ini sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui Jakarta akan mengadakan Formula E.

"Kami ada kegiatan pre-event. Itu kami anggarkan di Dispora. Jangan sampai ada Formula E, tapi masyarakat belum (tahu). Nah, kami ada sosialisasi dulu kemudian ada sejumlah event supaya masyarakat paham itu apakah balap mobil atau motor, nanti kami laksanakan di APBD 2019, termasuk pada 2020 kami mengusulkan juga," kata Firdaus di ruang Komisi D, DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

Sementara itu, Syahrial menyebutkan, anggaran sosialisasi atau pre-event itu kemungkinan dikabulkan DPRD DKI bersama dengan anggaran pelaksanaan sebesar 22 juta poundsterling.

"Jadi, tetap kami sesuai yang 2019 fun race ini Rp 600 juta. Yang 2020 nanti kami anggarkan 22 juta poundsterling," ucap Syahrial.

"Ya kan enggak ujug-ujug ada Formula E masyarakat bingung, 22 juta pounds ini buat 2020," katanya.

Anggaran besar, apa untungnya bagi Jakarta ?

Jika dijumlah, total anggaran yang diajukan Pemprov DKI untuk perhelatan Formula E mencapai 1.294.600.000.000 atau hampir Rp 1,3 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan banyak anggaran untuk menggelar turnamen balap mobil listrik Formula E demi menggerakkan perekonomian Jakarta.

Penyelenggaraan Formula E di Jakarta, kata Anies, menghasilkan pendapatan untuk berbagai industri.

"Jangan membayangkan seperti usaha pribadi, keluar berapa, masuk berapa. Ini adalah peredaran uang di Jakarta. Uang itu akan masuk kepada industri pariwisata, akan masuk kepada pekerja-pekerja seni," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/8/2019).

Menurut Anies, Pemprov DKI mengeluarkan anggaran bukan untuk mencari keuntungan bagi Pemprov sendiri.

Pemprov DKI mengeluarkan anggaran untuk memberdayakan industri dan masyarakat.

"Pemerintah itu kalau mengeluarkan uang adalah untuk membangun sekaligus menggerakkan perekonomian, bukan pemerintah mengeluarkan APBD untuk cari income," kata Anies.

Dalam berbagai kesempatan, Anies menyebut penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan menggerakkan perekonomian hingga Rp 1,2 triliun di Jakarta.

Sementara, anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar turnamen balap mobil listrik itu juga lebih dari Rp 1 triliun.

Anies bandingkan dengan Asian Games

Anies menyebut penyelenggaraan event internasional selalu membutuhkan biaya. Begitu pun penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Jakarta.

Anies kemudian menyinggung penyelenggaraan Asian Games 2018 oleh pemerintah pusat yang juga mengeluarkan sejumlah biaya.

Bedanya, menurut Anies, biaya penyelenggaraan Asian Games tidak banyak disoroti media. Begitu juga dengan penyelenggaraan MXGP 2018 di Semarang, Jawa Tengah.

"Ketika teman-teman membahas Asian Games, ada enggak yang melihat berapa biaya untuk prosesnya? Enggak ada," ujar Anies.

Menurut Anies, sorotan terhadap biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta menunjukkan seolah-olah hal tersebut adalah hal baru.

Padahal, Anies menyebut biaya penyelenggaraan event internasional adalah hal yang wajar.

"Ketika sekarang (biaya Formula E) dibahas, seakan-akan ini baru pertama. Nah ini sesungguhnya sesuatu yang normal kalau kita lihat di dalam semua event internasional," kata dia.

Anies pun memastikan proses penyelenggaran Formula E di Jakarta dilakukan secara transparan.