Markas Ormas di Jakasampurna Bekasi Masih Kebal Gusuran Pemkot

Kompas.com - 20/08/2019, 15:46 WIB
Penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 Jakasampurna, Bekasi Barat ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan, Kamis (25/7/2019). Rumah terakhir yang dibongkar tepat di samping rumah berspanduk salah satu ormas yang dijaga seharian oleh puluhan anggotanya. KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANPenggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 Jakasampurna, Bekasi Barat ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan, Kamis (25/7/2019). Rumah terakhir yang dibongkar tepat di samping rumah berspanduk salah satu ormas yang dijaga seharian oleh puluhan anggotanya.

BEKASI, KOMPAS.com - Tiga bangunan masih berdiri tegak di Jalan Bougenville Raya, Jakasampurna, Bekasi.

Padahal, puluhan rumah yang awalnya berdiri di samping tiga bangunan itu sudah rata dengan tanah setelah digusur Pemerintah Kota Bekasi pada 25 Juli 2019 lalu.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com pada Selasa (20/8/2019), tiga rumah yang dua di antaranya berspanduk ormas, tampak beraktivitas seperti biasa.

Bangunan paling ujung yang dindingnya dicat dominan biru, sekaligus bangunan paling luas, tampak terparkir beberapa mobil berlogo ormas loreng jingga. Salah satu mobil berlogo ormas itu berpelat merah.

Baca juga: Jerit Warga Gusuran di Jakasampurna, Bekasi, yang Tak Punya Lagi Tempat Bernaung

Salah seorang warga korban gusuran yang kini berjualan di Jalan Bougenville Raya mempertanyakan keadaan itu. Ia curiga ada praktik curang di balik tindakan Pemkot Bekasi itu.

"Enggak tahu pemerintah mau (gusur) apa emggak. Pertanyannya, kok ada pelat merah berlogo ormas itu, pelat B? Kalo mobil biasa enggak masalah. Ini kan gambarnya ormas mencolok banget," kata pria paruh baya yang takut menyebutkan namanya itu saat dijumpai Kompas.com, Selasa siang.

"Lihat saja nanti, bakal repot nih. Mungkin ada yang main apa gimana enggak tahu juga," tambahnya.

Cederai rasa keadilan warga

Warga lain, Ricky Pakpahan, juga sependapat. Dia curiga bahwa Pemerintah Kota Bekasi tak akan menggusur tiga bangunan itu, setidaknya dalam waktu dekat.

Pasalnya, tak tampak sama sekali sikap was-was dari penghuninya, seperti memindahkan isi rumah untuk mengantisipasi perintah penggusuran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Lihat saja kayak enggak ada kejadian apa-apa, tenang-tenang saja, enggak ada jaga-jaga," ujar Ricky kepada Kompas.com, Selasa.

"Spanduk masih ada, mobil masuk begitu saja. Kayak biasa, enggak ada takutnya (mengantisipasi) kejadian apa-apa. Santai saja. Semua orang menanyakan sih, kok itu enggak digusur-gusur?" ia menjelaskan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Klaim Penggusuran Perumahan di Jakasampurna Tak Langgar HAM

Menurut Ricky yang kini mengontrak rumah tak jauh dari Jalan Bougenville Raya, warga kerap mempertanyakan tindakan diskriminatif itu. Apalagi, di lahan bekas tempat tinggal mereka yang sudah digusur, puing-puing tak dibereskan sama sekali.

Warga sampai berpikir untuk membangun ulang tempat tinggal mereka di lahan tersebut secara semipermanen, ujar Ricky.

Langkah itu sebagai bentuk perlawanan sekaligus protes terhadap sikap pemerintah yang dianggap pilih kasih.

"Mereka menuntut keadilan, bahwa di daftarnya ada rumah itu, tapi yang jadi pertanyaan kok itu enggak digusur-gusur?" kata Ricky.

"Patokan kita bukan mau punya tanah di situ. Tapi, kenapa kok itu enggak digusur? Kalo memang adil kenapa enggak digusur sekalian?" imbuhnya.

Penggusuran rumah warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 oleh Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (25/7/2019) diwarnai kontroversi.

Selain bentrok dengan warga dan menyisakan rumah ormas yang tak disentuh alat berat, penggusuran itu dianggap represif oleh Komnas HAM karena Pemerintah Kota Bekasi tak mengindahkan seruan untuk musyawarah mufakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Megapolitan
Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X