Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Kompas.com - 22/08/2019, 07:49 WIB
Pin emas yang akan diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 - 2024 KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPin emas yang akan diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 - 2024
Penulis Nursita Sari
|

"PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti," ujar anggota DPRD terpilih dari PSI Idris Ahmad.

Menurut Idris, pengadaan pin emas untuk anggota Dewan merupakan bentuk pemborosan. Anggarannya lebih baik dialihkan untuk peningkatan program pelayanan masyarakat.

Baca juga: PSI: Pin Emas untuk Anggota DPRD DKI Pemborosan Anggaran

Jika tetap diberikan pin emas, anggota DPRD DKI terpilih dari PSI akan mengembalikan pin tersebut. Mereka juga akan menolak pengadaan pin emas untuk tahun-tahun berikutnya.

"Kita kembalikan (pin emas) dan kita tolak untuk APBD selanjutnya, ganti bahan yang lebih murah saja," kata anggota DPRD DKI terpilih dari PSI William Aditya Sarana.

Anggota DPRD boleh tolak dan jual pin emas

Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi menuturkan, anggota DPRD DKI boleh saja menolak pemberian pin emas.

Namun, anggota DPRD DKI yang menolak pin itu harus buat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima pin tersebut.

"Kalau ditolak, saya minta bikin surat mereka enggak terima. Jadi biar saya enggak disalahin. Saya simpan saja," kata Yuliadi.

Sekretariat DPRD akan menyimpan pin emas yang ditolak anggota DPRD. Pin emas itu akan diberikan kepada anggota DPRD baru jika terjadi pergantian antarwaktu (PAW).

Yuliadi juga mempersilakan anggota DPRD DKI menjual pin emas tersebut. Sebab, pin emas itu menjadi milik anggota Dewan.

Baca juga: Sekwan Persilakan Anggota DPRD DKI yang Tolak atau Mau Jual Pin Emas

"Itu kan hak mereka. Yang penting sudah diberikan. Itu kan atribut kalau mereka itu kerja untuk membedakan masyarakat dengan anggota Dewan. Kalau mereka enggak mau pakai emas, ya terserah saja. Kalau (pin) Korpri kan banyak di mana-mana, tapi kalau lambang DPRD kan enggak sembarangan. Agak susah," ujar Yuliadi.

Anggota DPRD boleh pakai pin replika

Yuliadi juga menyatakan, anggota DPRD DKI boleh menggunakan pin replika dari bahan lain, jika menolak pin emas.

Penggunaan pin replika tidak melanggar aturan.

"Ya boleh (menggunakan replika), takutnya hilang. Ini kan mahal. Kalau mereka kerja takut hilang," kata Yuliadi.

Anggota DPRD juga diperbolehkan membuat sendiri replika pin emas, asalkan mereka berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD. Tujuannya agar pin replika yang dibuat bentuknya sesuai dengan yang asli.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Tangsel Zona Merah, Kota Tangerang Zona Oranye

UPDATE 25 Oktober: Tangsel Zona Merah, Kota Tangerang Zona Oranye

Megapolitan
Tinjau Lokasi Banjir, Bima Arya Minta Proses Normalisasi Dipercepat

Tinjau Lokasi Banjir, Bima Arya Minta Proses Normalisasi Dipercepat

Megapolitan
Banjir Landa Perumahan Griya Cimanggu Indah Bogor, Ada yang Menolak Dievakuasi

Banjir Landa Perumahan Griya Cimanggu Indah Bogor, Ada yang Menolak Dievakuasi

Megapolitan
Pengunjung Bioskop Belum Banyak, CGV: Kan Masih Berjalan...

Pengunjung Bioskop Belum Banyak, CGV: Kan Masih Berjalan...

Megapolitan
Banjir, 346 Jiwa Warga Bekasi Jaya Mengungsi

Banjir, 346 Jiwa Warga Bekasi Jaya Mengungsi

Megapolitan
Kabel Listrik Bawah Tanah Depan Masjid Istiqlal Terbakar

Kabel Listrik Bawah Tanah Depan Masjid Istiqlal Terbakar

Megapolitan
Hingga Minggu Petang, 20 RT di Jakarta Masih Kebanjiran

Hingga Minggu Petang, 20 RT di Jakarta Masih Kebanjiran

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: 12.012 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.164 Orang Meninggal

UPDATE 25 Oktober: 12.012 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.164 Orang Meninggal

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Rekomendasikan Pencabutan Izin 4 Griya Pijat Pelanggar PSBB

Satpol PP Tangsel Rekomendasikan Pencabutan Izin 4 Griya Pijat Pelanggar PSBB

Megapolitan
9 Kelurahan di Kota Bekasi Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

9 Kelurahan di Kota Bekasi Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Gambir Padat

Jelang Libur Panjang, Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Gambir Padat

Megapolitan
KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

Megapolitan
Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Megapolitan
Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X