Menurut Ima, pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI harus dievaluasi. Anggaran pengadaan pin emas bisa dialokasikan untuk hal lain yang berkaitan langsung dengan rakyat.
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta juga tidak mempermasalahkan pemberian pin emas untuk anggota Dewan.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pemberian pin emas adalah bentuk penghargaan pemerintah atas kemenangan para anggota DPRD terpilih.
"Emas itu adalah bentuk apresiasi, dalam kejuaraan-kejuaraan juga yang diberikan kepada juara satu kan emas, apa yang berlebihan," ucap Iman.
Baca juga: Terima Pin Emas, Fraksi Gerindra: Itu Kan Bentuk Apresiasi, Apa yang Berlebihan?
Lagipula, kata Iman, pemberian pin emas tidak hanya untuk anggota DPRD DKI, melainkan seluruh DPRD yang ada di Indonesia.
Iman lantas menyinggung anggota-anggota DPRD terpilih lain yang menolak menerima pin emas tersebut.
"Kalau memang merasa itu berlebihan, itu jangan diambil fasilitas lain, seperti fasilitas penggantian uang mobil, alat komunikasi, ambil saja gaji pokoknya," tuturnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 punya pandangan berbeda.
Mereka mengaku akan bangga menggunakan pin emas apabila angka kemiskinan di Jakarta jauh menurun.
Selama kemiskinan di Jakarta tidak benar-benar menurun, mereka tidak akan memakai pin emas tersebut.
"Kami baru bisa bangga pakai pin emas kalau kemiskinan DKI Jakarta turun lebih banyak tahun depan. Kalau sekarang, kami akan simpan baik-baik pinnya, di situ ada harapan rakyat," kata anggota DPRD DKI terpilih dari PAN Zita Anjani mewakili semua rekan fraksinya di DPRD DKI periode 2019-2024.
Baca juga: Dapat Pin Emas, Fraksi PAN DPRD DKI Baru Mau Pakai Saat Angka Kemiskinan Turun
Fraksi PAN DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 memandang pin emas sebagai tradisi dan selalu dianggarkan. Tujuannya untuk menghargai dan membuat orang bangga mewakili suara rakyat serta selalu mengingat tugasnya.
Karena itu, Fraksi PAN DPRD DKI terpilih periode 2019-2024, kata Zita, baru akan memakai pin emas jika target-target pembangunan di Jakarta terealisasi.
Sementara itu, anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2014 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak menggunakan pin emas.
Mereka mengusulkan untuk menggunakan pin berbahan kuningan yang lebih murah.