Riwayat Pemekaran Jakarta dari Soekarno hingga Jokowi, Keinginan Kota Satelit Gabung DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi lebih memilih bergabung ke provinsi DKI Jakarta dibandingkan bergabung ke dalam wacana pembentukan provinsi Bogor Raya.

Muncul kemudian keinginan Wali Kota Depok Muhammad Idris juga berkeinginan untuk

Namun sebenarnya wacana penggabungan wilayah penyangga sekitar DKI Jakarta sudah pernah disebut-sebut sejak Soekarno masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Baca juga: Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Tetapi, wacana tersebut belum pernah direalisasikan hingga saat ini.

Berikut wacana pemekaran wilayah DKI Jakarta yang ditelusuri Kompas.com pada Harian Kompas sejak Soekarno masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Era Presiden Soekarno

Pada 1965, DPRD Djakarta Raya saat itu membicarakan masalah perluasan daerah ibu kota ke batas timur wilayah yaitu Karawang, batas Barat yaitu Tangerang dan batas selatan yaitu Cibinong.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Anies dan Para Mantan Gubernur DKI

Satu tahun setelahnya, Presiden Soekarno membicarakan perluasan batasan daerah Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta Raya ke wilayah Bogor dan Ciawi. Susunan kota besar itu telah termasuk kedalam rencana tata kota yang telah disetujui Presiden Soekarno dengan Gubenur Jawa Barat di Istana Bogor.

Era Presiden Soeharto

Dengan mendesaknya kondisi dan situasi Jakarta yang kian padat ini, RHA Wiriadinata pada 1970 yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DCI Djakarta Raya pada saat itu mengatakan bahwa pemekaran wilayah DCI Djakarta hanya tinggal pelaksanaan teknis.

Ia juga mengatakan bahwa rakyat Tangerang, Bekasi, dan Depok pada saat itu telah meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar wilayahnya dimasukan ke dalam pembangunan DCI Djakarta.

Soeharto pada 1972 secara tidak langsung menyetujui rencana pemekaran wilayah DCI Djakarta Raya yang akan mencakup beberapa daerah wilayah Jawa Barat.

Baca juga: Wacana Bekasi Gabung Jakarta, antara Kecemburuan Sosial, Tergiur APBD, Kesamaan Sejarah dan Kultur

Menurut keterangan, rencana pemekaran DCI diusulkan agar dapat dilakukan pada tahun 1985. Soeharto berpendapat pemekaran itu diperlukan mengingat kebutuhan DCI sebagai ibu kota pemerintahan.

Menanggapi pernyataan Soeharto, Gubernur Jawa Barat pada masa itu, Solihin mengajukan bahan pertimbangan berupa master plan pembangunan daerah perbatasan yang menjamin kepentingan kedua daerah dengan pengawasan pemerintah pusat.

Terlepas dua tahun dari kabar tersebut, pada 1974 kembali disebut-sebut bahwa Djakarta Raya akan dimekarkan ke daerah Bogor, Tangerang, dan Bekasi untuk disatukan dengan istilah "Metropolitanisasi Jabotabek" yang dibahas oleh Presiden Soeharto bersama Mendagri, Menteri PUTL dan Menteri Negara.

Baca juga: Soal Wacana Provinsi Bogor, Wali Kota Rahmat Effendi Pilih Bekasi Gabung Jakarta

Namun, selang 16 tahun kemudian, wilayah DKI Jakarta dinyatakan tidak akan dimekarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini.

Sebab, melalui wacana pemekaran itu muncul masalah baru seperti kerusakan jalan dan kemacetan di wilayah yang direncanakan sebagai pemekaran dari DKI Jakarta.

Menurutnya tinggal bagaimana kerja sama antara daerah penyangga dengan DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang muncul.

Era Presiden Megawati

Ketika masa kepresidenan Megawati, telah dibuat mengenai rencana tata ruang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi serta Puncak dan Cianjur. Namun, Megawati saat itu tidak menerbitkan Keputusan Presiden-nya sehingga rencana pemekaran wilayah Jakarta pun tak kunjung terlaksana.

Era Presiden SBY

Untuk mengantisipasi potensi kelebihan kapasitas kota, pada tahun 2005, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengusulkan pembenahan besar-besaran untuk mewujudkan Megapolitan.

Megapolitan yang dimaksud adalah integrasi antara lima wilayah dengan lima pemerintahan berbeda yang terdiri dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Sutiyoso menganggap harus ada satu manajemen dengan menunjuk salah satu menteri atau memperluas wewenang Gubernur DKI Jakarta menjadi koordinator. Namun tentu saja perlu payung hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan antar daerah.

Hingga pada akhirnya penandatanganan kesepakatan kerja sama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) pun dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri.

Baca juga: Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Dengan adanya konsep pengembangan Megapolitan Jabodetabekjur ini memberikan harapan kepada masyarakat sekitar Jakarta bisa "hidup"secara lebih merata.

Namun enam tahun berikutnya, Gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa Megapolitan Jabodetabekjur merupakan konsep yang sia-sia.

Ia menyebut hal itu ketika menyinggung konsep perluasan wilayah perekonomian ke sekitar Jakarta yang diwacanakan oleh SBY sebagai "The Greater Jakarta".

Gubernur Fauzi Bowo mengatakan apabila "The Greater Jakarta" tidak memiliki organisasi yang mengatur, dalam hal ini kementrian khusus atau provinsi baru, maka konsep ini akan sia-sia seperti konsep Megapolitan Jabodetabekjur.

Menurut Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, wacana tersebut akan dihambat oleh egoisme otonomi daerah.

Era Presiden Joko Widodo

Wali Kota Depok dan Bekasi menyatakan lebih memilih untuk bergabung ke DKI Jakarta dibandingkan bergabung ke dalam wacana pembentukan provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum bisa memberikan banyak komentar terkait keinginan wali kota Depok dan Bekasi itu.

Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan dengan antarwilayah.

Ia pun menyampaikan, perekonomian Jakarta sudah terintegrasi dengan kota dan kabupaten sekitarnya, termasuk Kota Bekasi. Hingga kini, rencana Bekasi maupun Depok masuk menjadi wilayah DKI Jakarta pun masih dalam tahap wacana.