Kompas.com - 06/09/2019, 12:08 WIB
Trotoar jadi tempat parkir dadakan untuk kendaraan suporter yang menyaksikan pertandingan Indonesia vs Malaysia di GBK, Kamis (5/9/2019). Kompas.com/ B. M. Wahanaputra LadjarTrotoar jadi tempat parkir dadakan untuk kendaraan suporter yang menyaksikan pertandingan Indonesia vs Malaysia di GBK, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan landasan hukum dalam rencana memberi tempat bagi pedagang kaki lima (PKL) di trotoar.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, regulasi dan peraturan di Indonesia memang banyak yang tumpang tindih.

"Iya memang kalau di Indonesia undang-undang banyak yang tumpang tindih. Karena itu menyelesaikan dengan terlalu saklek juga tidak bisa, lebih baik dengan approach edukasi dan penataan," kata Zita, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Aturan Lengkap Kementerian PUPR yang Jadi Rujukan Anies Tempatkan PKL di Trotoar

Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi tentang hak pejalan kaki di trotoar, yang artinya trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Namun Pemprov DKI Jakarta mengacu pada peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang ketentuan kegiatan usaha kecil formal (KUKF) atau pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar.

Aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Zita tak ingin kebijakan Anies nantinya cacat hukum dengan melihat adanya undang-undang dan peraturan menteri itu.

"Tapi perlu juga digarisbawahi, kami tidak ingin kebijakan yang tujuannya bagus malah cacat hukum. Pemprov perlu memastikan bahwa keberadaan PKL tidak akan menjadi gangguan bagi pejalan kaki," kata dia.

Baca juga: F-PAN DPRD DKI Dukung Anies Akomodasi PKL Jualan di Trotoar

Ia mendukung pemprov DKI Jakarta bisa memfasilitasi PKL di trotoar. Alasannya, bisa lebih memberdayakan PKL, khususnya pedagang kecil.

"Keberadaan PKL harus dapat dilihat sebagai kemudahan dan fasilitas bagi pejalan kaki. Jadi, jangan seolah-olah ada kesan anti pedagang kecil di kalangan elit," tutur Zita.

Namun ia ingin agar ada landasan hukum yang kuat yang menjamin hal itu.

Pemprov DKI ingin membagi trotoar yang sudah direvitalisasi untuk pejalan kaki dan PKL.

Pemprov DKI akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

"Ya memang trotoar itu harus dibagi nantinya, mana yang dipakai untuk pejalan kaki, mana yang bisa untuk berjualan, dan ini yang sekarang kita akan buat," kata Anies, Rabu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

Megapolitan
Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Megapolitan
Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Megapolitan
Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Megapolitan
115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

Megapolitan
Gerbang Masuk Taman Impian Jaya Ancol Dipadati Antrean Kendaraan

Gerbang Masuk Taman Impian Jaya Ancol Dipadati Antrean Kendaraan

Megapolitan
Ancol Ramai Pengunjung, Jadi Tempat Liburan hingga Pengganti Mudik

Ancol Ramai Pengunjung, Jadi Tempat Liburan hingga Pengganti Mudik

Megapolitan
Ramainya Peziarah Kubur Saat Lebaran di Bekasi, Warga Mengaku Tak Bisa Begitu Saja Hentikan Tradisi

Ramainya Peziarah Kubur Saat Lebaran di Bekasi, Warga Mengaku Tak Bisa Begitu Saja Hentikan Tradisi

Megapolitan
Sudah Diimbau, Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik Saat Shalat Id di Masjid Al Karim Tangerang

Sudah Diimbau, Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik Saat Shalat Id di Masjid Al Karim Tangerang

Megapolitan
TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

Megapolitan
Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, Tercatat Lebih dari 4.000 Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Lebaran Hari Pertama, Tercatat Lebih dari 4.000 Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Megapolitan
Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X