Ketua DPRD DKI: Anies Pernah Sampaikan Butuh Wagub Lebih dari Seorang

Kompas.com - 10/09/2019, 16:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta non defenitif Pantas Nainggolan menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan DKI butuh wakil gubernur lebih dari satu orang.

Belakangan, wacana tersebut juga disampaikan sejumlah anggota DPRD DKI.

"Di dalam perjalanannya sering juga gubernur menyampaikan keluhan-keluhan memang butuh wakil gubernur yang lebih dari satu," ucap Pantas saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: DPRD Usulkan Posisi Wagub DKI Jakarta Diisi Lebih dari 1 Orang

Menurut Pantas, hal itu bisa saja terjadi mengingat Jakarta merupakan daerah khusus yang mempunyai aturan sendiri.

Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. UU tersebut, menurut dia, bisa direvisi.

"Seiring dengan itu karena kita punya undang-undang daerah khusus ibu kota yang berbeda dari undang-undang pemerintahan daerah pada umumnya. Nah, di situ muncul gagasan supaya undang-undang DKI itu direvisi. Revisi antara lain menyangkut termasuk juga wakil gubernur," jelasnya.

Baca juga: Anies Minta DPRD DKI Baru Tuntaskan Pemilihan Wagub pada Awal Masa Kerja

Usulan tersebut merupakan pemikiran anggota DPRD DKI yang belum dimasukkan secara resmi dalam pembahasan.

"Saya pikir bebas kan enggak ada larangan untuk menyampaikan pokok pikiran, enggak ada masalah. Muaranya kan sama, muaranya untuk paling tidak menurut si pemberi pendapat lebih baik kan gitu," kata dia.

Sebelumnya, di internal DPRD DKI Jakarta muncul usulan agar wagub DKI Jakarta lebih dari satu.

Baca juga: Sandiaga: Persoalan Wagub DKI Mestinya Sangat Mudah Diselesaikan

Pantas menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib, namun usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada empat. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.

Adapun perkembangan pemilihan wagub DKI Jakarta pascaditinggalkan Sandiaga Uno mandek di tangan DPRD DKI.

Sandi meninggalkan bangku orang nomor 2 di Jakarta itu pada 10 Agustus 2018. Kursi wagub ini menjadi milik PKS.

PKS telah menyerahkan dua nama sebagai cawagub, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun hingga DPRD DKI 2014 - 2019 berakhir, pemilihan tersebut tak kunjung terwujud.

Draf tata tertib yang telah disusun oleh panitia khusus juga tak kunjung dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Sidak ke Lokasi Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Minta Proyek Dihentikan

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Manfaatkan Kemacetan Saat Beraksi

Bajing Loncat di Cilincing Manfaatkan Kemacetan Saat Beraksi

Megapolitan
Ini Kronologi Penemuan Mayat WN Austria di Kamar Indekos di Setiabudi

Ini Kronologi Penemuan Mayat WN Austria di Kamar Indekos di Setiabudi

Megapolitan
Kronologi Penumpang Transjakarta yang Diserang Perempuan hingga Leher Tersayat

Kronologi Penumpang Transjakarta yang Diserang Perempuan hingga Leher Tersayat

Megapolitan
Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

Megapolitan
Warga BPI Keluhkan Tandon yang Dangkal, Camat Pamulang Ajukan Pengerukan Ke Dinas PU

Warga BPI Keluhkan Tandon yang Dangkal, Camat Pamulang Ajukan Pengerukan Ke Dinas PU

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Megapolitan
Dua Remaja di Cilincing Jadi Bajing Loncat untuk Main Game Online

Dua Remaja di Cilincing Jadi Bajing Loncat untuk Main Game Online

Megapolitan
Polisi Sebut Pria yang Tewas di Kamar Kost Setiabudi Merupakan Warga Austria

Polisi Sebut Pria yang Tewas di Kamar Kost Setiabudi Merupakan Warga Austria

Megapolitan
Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan Korban

Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan Korban

Megapolitan
Kamera ETLE Identifikasi Pelat Nomor Jakarta, Bagaimana dengan Pelanggaran oleh Plat Nomor Pendatang?

Kamera ETLE Identifikasi Pelat Nomor Jakarta, Bagaimana dengan Pelanggaran oleh Plat Nomor Pendatang?

Megapolitan
Dinkes DKI Minta Seluruh Petugas Medis Siapkan Alat Pelindung Diri Hadapi Pasien Corona

Dinkes DKI Minta Seluruh Petugas Medis Siapkan Alat Pelindung Diri Hadapi Pasien Corona

Megapolitan
Bandara Soetta Pastikan Penumpang yang Meninggal di Terminal 3 Bukan karena Corona

Bandara Soetta Pastikan Penumpang yang Meninggal di Terminal 3 Bukan karena Corona

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Bajilo yang Beraksi di Kolong Truk Saat Macet di Cilincing

Polisi Tangkap Dua Bajilo yang Beraksi di Kolong Truk Saat Macet di Cilincing

Megapolitan
Kontraktor Sebut Pepohonan di Monas Sudah Ditebang Sejak Oktober 2019

Kontraktor Sebut Pepohonan di Monas Sudah Ditebang Sejak Oktober 2019

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X