Pengamat: PKL Seharusnya Dimasukkan ke Pasar atau Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 11/09/2019, 19:02 WIB
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIPengamat Tata Kota Nirwono Joga di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan ada pemahaman berbeda mengenai penataan trotoar dan pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya PKL seharusnya ditempatkan di dalam pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, bukan di trotoar. Hal ini untuk menanggapi rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ingin mengakomodasi PKL di trotoar yang baru direvitalisasi.

"PKL itu di Pergub Nomor 33 Tahun 2010 itu sudah ada aturannya yaitu PKL itu bisa dimasukan ke dalam pasar rakyat, bisa dimasukan ke dalam pusat perbelanjaan bahkan ada aturannya 10 persen di pusat perbelanjaan itu dikhususkan untuk PKL. 10 persen kan tinggi kalau untuk bikin mall," kata Nirwono kepada wartawan di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan kantor-kantor terutama pada bagian kantin untuk bisa menempatkan PKL untuk berdagang minuman dan makanan.

"Kalau pun pemerintah kan bisa menyelenggarakan kegiatan festival. Festival PKL-nya seumpamanya dalam acara kesenian. Jadi bukan PKL enggak boleh berjualan, boleh jualan tetapi diatur. Ini yang harus dijelaskan," ujarnya.

Baca juga: Kebijakan Pemprov DKI yang Izinkan PKL Jualan di Trotoar, Hati-hati Efek Dominonya...

Terkait penempatan trotoar di PKL, Nirwono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta tak seharusnya membandingkan Jakarta dengan kota lainnya di luar negeri yang mengakomodasikan PKL di trotoar.

Sebab, Indonesia memiliki UU yang mengatur larangan PKL berjualan di trotoar. UU ini merupakan landasan tertinggi yang harus diikuti di Indonesia. Berbeda dengan negara luar yang tidak memiliki aturan yang sama.

"Biar pun contohnya seperti New York, London, dan Paris bagus begitu dia masuk ke Indonesia kan yang dipakai peraturan berlaku peraturan Indonesia. Kita kembalikan ke situ. Artinya justru kita memberikan contoh yang buruk. Maksudnya baik tapi justru melanggar itu justru akan mengundang blunder baru lagi," tutur Nirwono.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan di trotoar yang telah direvitalisasi.

Pemprov DKI Jakarta akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut PKL di Trotoar Buat Pejalan Kaki Nyaman

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Megapolitan
Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X