Pengamat: Jalan Berbayar Lebih Efektif Kurangi Macet Ketimbang Ganjil Genap

Kompas.com - 15/09/2019, 15:32 WIB
Suasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVISuasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perluasan sisten ganjil genap di wilayah DKI Jakarta sudah diterapkan dan dikenakan tilang bagi pelanggar sejak Senin (2/9/2019).

Pengamat Transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengatakan, kemacetan lalu lintas di Jakarta yang sudah parah harus diawasi dengan sistem elektronik.

Penerapan ganjil genap dinilai tidak efektif mengurangi kemacetan karena akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti, meningkatnya pengendara sepeda motor.

Ganjil genap juga disebut lebih cocok untuk pengendalian lalu lintas jangka pendek. Seperti, ada event tertentu.

"Kalau ganjil genap yang ini minta pengecualian, taksi online minta pengecualian, ribet. Ada ganjil genap, orang jadi lebih milih naik motor, orang beli mobil baru lagi," kata Tigor saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2019).

Baca juga: Stiker Khusus Disabilitas untuk Ganjil Genap Jangan Sampai Disalahgunakan

ERP atau jalan berbayar lebih efektif

Menurut dia, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dinilai lebih efektif dan terasa untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

ERP bisa mengendalikan lalu lintas semua jenis kendaraan bermotor.

Pengendara juga dipaksa memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor atau tidak, sebab ketika melintas jalan yang terdapat ERP akan dikenakan tarif seperti jalan tol.

"ERP itu siapa saja bisa kena, ERP itu mirip tol kalau tol kan emang jalan berbayar, tapi kalau ERP dia berbayar tapi untuk pengendalian supaya orang enggak sembarang mudah masuk ke jalan itu bawa kendaraan bermotor. Itu lebih simpel, lebih praktis dan lebih efektif," ujar Tigor.

ERP bisa dipasang di jalan-jalan yang selalu macet saat jam-jam sibuk. ERP juga bisa dipasang di jalan-jalan perbatasan wilayah dengan Jakarta, untuk mengurangi kendaraan masuk wilayah Jakarta.

"Sudah lah pasang saja ERP selesau semua, tinggal pasang di jalan yang butuh untuk (dikurangi) macet. Ini kan katanya mau mencegah kendaraan bermotor pinggir Jakarta masuk Jakarta, yauda pasang aja ERP di jalan perbatasan. Seperti Kalimalang, Pulogadung, biar orang mikir kalau mau masuk Jakarta," ujar Tigor.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X