Ajakan PDI Perjuangan Bentuk Koalisi Gemuk Hadapi PKS Saat Pilkada Depok...

Kompas.com - 17/09/2019, 10:37 WIB
Balai Kota Depok. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVABalai Kota Depok.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok segera dibuka.

Sejumlah partai politik pun telah menyiapkan nama-nama yang akan dicalonkan untuk jadi pemimpin kota Depok pada 2020 mendatang.

Bahkan, beberapa partai lainnya telah menyusun strategi untuk memenangi Pilkada tersebut. Partai PDI Perjuangan (PDI-P), misalnya, akan mengajak sejumlah partai lainnya untuk berkoalisi menghadapi PKS saat Pilkada Depok.

Pasalnya, Kota Depok identik dengan pemimpin yang diusung dari partai politik PKS selama 15 tahun berturut-turut.

Ajakan PDIP untuk menggeser kedudukan PKS rupanya mendapat berbagai respons dari beberapa partai politik lainnya.

Kompas.com merangkum sejumlah respons terkait ajakan berkoalisi tersebut.

Mulanya PDI-P menilai belum ada perubahan di Depok selama 15 tahun

Ketua DPC PDI-P Depok Hendrik Tangke Allo menilai, selama 15 tahun dikuasai oleh PKS, kota Depok tak ada perubahan baik.

Sehingga menurut dia, pergantian partai politik yang memimpin Depok diperlukan untuk membangun suatu perubahan.

Baca juga: PDI-P: Sudah 15 Tahun PKS Menguasai Depok, Apa Ada Perubahan?

"Jadi kan sudah 15 tahun ya memimpin, masyarakat bisa lihat bagaimana apakah sudah melakukan perubahan terbaik untuk masyarakat, kalau tidak melihat ada perubahan, kan masih alternatif lain," ucap Hendrik beberapa waktu lalu.

Belum pastinya PPP bergabung dalam koalisi PDI-P

Menanggapi ajakan PDI-P, Sekertaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok Ma'mun Abdullah menyebut belum ada kepastian untuk bentuk koalisi bersama PDI-P dalam Pilkada mendatang.

"Belum sampai pada menentukan pilihan, masih tahap menyamakan pandangan politik," ujar Ma'mun.

Baca juga: Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Ia mengatakan, saat ini PPP masih menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya. PPP masih mempertimbangkan dengan partai apa mereka akan berkoalisi dalam Pilkada Depok.

PKB pesimistis koalisi gemuk bisa lawan PKS di Depok

Beda halnya Ketua DPC PKB Depok Slamet Riyadi. Ia malah pesimistis dengan usulan PDI Perjuangan bentuk koalisi gemuk untuk menghadapi PKS di Pilkada Depok.

Sebab, semua partai itu punya kepentingan masing-masing sehingga sulit disatukan.

Baca juga: PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

Meski PDI-P mempunya modal kuat untuk mengajak berkoalisi dengan memiliki 10 kursi di DPRD Kota Depok dan merupakan partai pemenang dalam Pileg 2019, PKB tetap meragukan kemenangan itu.

Dukungan berkoalisi oleh Gerindra.

Sementara, ajakan berkoalisi ini disambut baik oleh Partai Gerindra.

Ketua Pelaksana Harian DPC Partai Gerindra Kota Depok Jamaludin menyatakan, pihak Gerindra akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pilkada Depok.

"Iya arahnya ke sana (berkoalisi dengan PDIP). Kami juga mengapresiasi baik ajakan koalisi itu positif lah selagi tujuannya untuk baik kedepan," ujar Jamaludin.

Bahkan, Gerindra dan PDIP pun telah menjagokan Ketua DPC Gerindra Pradi Supriatna untuk maju menjadi Wali Kota Depok dalam periode selanjutnya.

Baca juga: Gerindra Siap Gabung Koalisi Gemuk Bersama PDI-P di Pilkada Depok

Pasalnya, Pradi saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali kota Depok.

PDIP maupun Gerindra menilai Pradi memiliki elektabilitas untuk maju sebagai Wali Kota Depok di periode selanjutnya.

Untuk itu, pihak PDIP dan Gerindra pun mulai intensif melobi-lobi partai lainnya untuk bergabung dalam koalisi gemuk itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X