Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta direncanakan akan ditetapkan pada 27 September 2019.

Penetapan AKD ini meliputi peresmian fraksi, penetapan komisi, hingga pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Namun, ada beberapa anggota yang telah ditugaskan maupun memilih beberapa komisi untuk bekerja selama 5 tahun ke depan.

Anggota-anggota tersebut di antaranya merupakan nama-nama yang tak asing lagi, yakni Dimaz Raditya yang merupakan putra Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wibi Andrino yang merupakan keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Judistira Hermawan yang merupakan kakak dari pesohor Nia Ramadhani, hingga Ima Mahdiah yang dikenal sebagai bekas staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca juga: Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

1. Dimaz Raditya Soesatyo

Melalui musyawarah di fraksinya, yaitu Fraksi Golkar, putra Ketua DPR Bambang Soesatyo ini akan ditugaskan di komisi C yang menangani bidang keuangan.

Menurut dia, penugasan tersebut didasarkan pada keahlian dan latar belakang pendidikan masing-masing anggota fraksi.

"Kami sudah musyawarahkan mau ditempatkan di mana, keahliannya apa, jadi disesuaikan dengan background pendidikannya apa. Kami harap semua orang di komisinya masing-masing bisa punya suara dan bisa memahami walaupun nanti harus belajar lebih lanjut," kata Dimaz saat ditemui di ruang fraksi Golkar, lantai 4, Gedung DPRD DKI, Senin (16/9/2019).

Karena memiliki latar belakang ekonomi akuntasi, Dimaz pun langsung ditugaskan di komisi C.

Baca juga: Airlangga dan Bamsoet Kompak Duduk Satu Meja

Ia pun mempunyai visi untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah secara baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kalau saya background ekonomi, akuntansi dan juga pengusaha. Jadi saya kemarin inginnya di B atau C, tergantung kesepakatan," katanya.

"Saya ditempatkan di C. Sebenarnya keuangan lebih ke penganggaran dan pengawasan BUMD-BUMD terkait modal daerah sesuai enggak sih apa yang dianggarkan dan dikeluarkan. Di C itu penanggungjawabannya bagaimana-bagaimana," imbuh Dimaz.

2. Wibi Andrino

Wibi Andrino yang juga ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta memilih Komisi A.

Komisi A menangani bidang pemerintahan yang mencakup pemerintahan umum; kepegawaian atau aparatur; ketenteraman dan ketertiban; hukum atau perundang-undangan; perizinan; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana; kesatuan bangsa dan politik; organisasi dan tata laksana; kepala daerah dan kerja sama luar negeri; tata pemerintahan; perlindungan masyarakat; pendidikan dan pelatihan pegawai; kewilayahan; komunikasi; informatika dan kehumasan.

Keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini mengaku bersedia ditugaskan di komisi tersebut agar bisa mengawasi secara langsung kinerja ASN di DKI Jakatya.

"Saya ingin fungsi legislatif di DPRD Jakarta, seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan mampu memberikan efek langsung dan meningkatkan kinerja dari aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, Wibi juga ingin lebih banyak berkontribusi dalam merancang dan mengawasi aturan di Jakarta.

"Saya sendiri sebagai lulusan sarjana dan magister hukum ingin memberikan kontribusi dan pikiran-pikiran terhadap Undang-Undang di Jakarta," ujar Wibi.

3. Judistira Hermawan

Judistira yang telah dua kali menjabat di DPRD DKI Jakarta memilih untuk berpindah komisi dari komisi E ke komisi D.

Komisi D merupakan bidang pembangunan yang meliputi pekerjaan umum; perumahan dan gedung pemerintah daerah; tata ruang; pengawasan dan penertiban bangunan; pertamanan dan pemakaman; kebersihan; pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Meski tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang menekuni bidang perdagangan internasional, kakak kandung artis peran Nia Ramadhani ini mengaku ingin mengawal bidang lainnya.

"Nah saat ini saya ingin membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pembangunan infrastruktur dan lainnya. Sebenarnya musyawarah saja," kata Judis.

Anggota Fraksi Golkar ini ingin agar pembagunan infrakstruktur di DKI Jakarta semakin berkualitas dan mempunyai tujuan yang tepat.

"Bukan hanya terbangun tapi terbangunnya itu harus berkualitas baik misalnya pembangunan trotoar. Tapi kembali lagi ke trotoar kita sayangkan sekali kok besar anggaran untuk dialokasikan pembangunan trotoar tapi ada rencana dari pak gubernur untuk meminta Pemprov untuk menempatkan PKL," ucapnya.

Menurut dia, suatu pembangunan harus diperuntukkan sesuai fungsinya yang tertera dalam aturan.

4. Ima Mahdiah

Ima Mahdiah yang dulunya staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin menempati komisi E.

Komisi E adalah bidan kesejahteraan masyarakat yang meliputi sosial; pendidikan; kesehatan; olahraga dan pemuda; pemberdayaan masyarakat dan perempuan; perlindungan anak; keluarga berencana; perpustakaan dan arsip daerah; RSUD dan RSKD; mental dan spiritual.

Menurut Ima, ia memilih komisi E karena ingin langsung bersentuhan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Tolak Pin Emas, Staf Ahok yang Jadi Anggota DPRD DKI Akan Jual untuk Disumbangkan

"Saya ingin di komisi E. Karena saya mau fokus mengawal di kesehatan, pendidikan, lansia karena itu langsung menyentuh hajat orang banyak," tutur Ima.