Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Kompas.com - 17/09/2019, 19:42 WIB
Antrean wajib pajak di kantor Samsat Jakarta Barat pada H-1 penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Jumat (14/12/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMAntrean wajib pajak di kantor Samsat Jakarta Barat pada H-1 penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Jumat (14/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji mengatakan, polisi akan mengirimkan surat peringatan pemenuhan kewajiban bayar pajak maksimal 14 hari sebelum jatuh tempo pajak kendaraan.

Selanjutnya, polisi punya kewenangan untuk menghapus data kendaraan itu jika pemilik kendaraan tak membayar pajak.

"Penunggak pajak selama ini setiap 14 hari sebelum jatuh tempo selalu diberikan pemberitahuan agar memenuhi kewajiban membayar pajak," kata Sumardji saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun setelah habis masa berlaku STNK telah diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2012.


Baca juga: Di Jakarta Utara, Selain Razia Ganjil Genap, Pajak Kendaraan Juga Dicek

Pasal 1 Ayat 17 menyebutkan penghapusan regident kendaraan bermotor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri.

Pasal 110 Ayat 1 menyebutkan, kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar permintaan pemilik Ranmor, pertimbangan pejabat Regident Ranmor, atau pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum.

Untuk meminimalisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor, polisi melakukan razia bersama Pemprov DKI Jakarta kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajaknya.

Pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara online melalui Samsat Online, perbankan, dan modern payment channel. Pemilik kendaraan juga dapat membayar melalui layanan lainnya seperti Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan Samsat Drive Thru.

Polisi juga memberikan sosialisasi kepada pemilik kendaraan untuk meminimalisir jumlah penunggak pajak. Sosialisasi dilakukan mulai tanggal 16 hingga 30 September 2019.

"Kami juga melakukan sosialisasi program Pemprov DKI Jakarta terkait keringanan pajak dan penghapusan sanksi administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," ujar Sumardji.

Seperti diketahui, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, sekitar 2,2 juta kendaraan bermotor di Jakarta menunggak pajak. Nilai tunggakan pajak mencapai Rp 2,4 triliun.

Baca juga: Sebelum Jadi Bodong, Begini Cara Mengurus Tunggakan Pajak Kendaraan

Faisal menjelaskan, sekitar 788.000 kendaraan roda empat menunggak pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp 800 miliar.

Kemudian, sekitar 1,4 juta kendaraan roda dua dan roda tiga menunggak pajak dengan total nilai tunggakan Rp 1,6 triliun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan program keringanan pajak pada 16 September-30 Desember 2019. Pada tahun ini, Pemprov DKI menargetkan penerimaan pajak Rp 44,180 triliun. Hingga saat ini, penerimaan pajak mencapai Rp 30 triliun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Megapolitan
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Megapolitan
Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Megapolitan
Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Megapolitan
Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Megapolitan
Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Megapolitan
Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Megapolitan
Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Megapolitan
Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Megapolitan
Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Megapolitan
Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Megapolitan
Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X