Belum Punya Alat Kelengkapan Dewan, Apa yang Dikerjakan DPRD DKI?

Kompas.com - 18/09/2019, 23:02 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga minggu setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih belum memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi maupun badan yang akan ditempati para anggota.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani mengaku bahwa selama tiga minggu ini, dirinya bersama anggota Fraksi PAN lain bekerja secara inisiatif walau belum ada AKD.

Menurut Zita, mereka antara lain melakukan rapat di internal fraksi, berkunjung ke lapangan, dan menyerap aspirasi masyarakat. Anggota Fraksi PAN juga menerima kunjungan kerja dari daerah maupun menerima pengaduan warga.

Baca juga: Para Anggota DPRD DKI Gadaikan SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI


"Kami menerima kunker-kunker juga dari daerah. Lalu ada juga aduan warga, ada dari PAUD, warga di dapil (daerah pemilihan) masing-masing, banyak setiap minggu ada saja aduan," ujarnya.

Ia berharap, penyusunan tata tertib dan AKD bisa cepat selesai agar kerja dewan jadi lebih teratur.

Senada dengan Zita, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi menyebutkan, tiga  minggu ini merupakan waktu yang sibuk dan melelahkan.

"Tiga minggu ini sangat sibuk dan sangat capek, yang pertama karena kami buka aduan setiap pagi. Aduan masyarakat yang masuk itu banyak sekali, seminggu minimal bisa 50 aduan," ucap Viani.

PSI juga menindaklanjuti aduan tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PSI juga terjun ke lapangan, minimal dua kali dalam seminggu.

"Kami mulai cek ke dinas-dinas, cek ke lapangan. Kedua yang sekarang paling kami fokusin pembahasan tatib. Nah, itu lumayan menguras tenaga. Lalu kami mempersiapkan pembahasan APBD, RDTR. Dua hal ini yang penting. Kami sekarang fokus di situ," ujarnya.

Meski belum memiliki AKD, anggota Fraksi PSI mulai membiasakan diri bekerja sesuai komisi yang akan ditempati nanti.

"Kami memang belum ada AKD resmi tapi kami sudah ada pembagiannya siapa di komisi A dan seterusnya. Jadi kami bekerja sesuai di komisi mana kami akan masuk. Misalnya saya akan ke komisi D makanya saya mulai ke dinas-dinas ada di bawah komisi D. Lalu mulai nyisir anggaran 2020 tapi komisi D," ujar Viani.

Pengesahan tatib dan AKD ditargetkan akan dilakukan pada 27 September ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Megapolitan
Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

Megapolitan
Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Megapolitan
F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

Megapolitan
IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Megapolitan
Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X