3 Fakta Rencana Kenaikan Gaji TGUPP DKI Jakarta

Oposisi tak setuju

Sejumlah partai oposisi di Kebon Sirih mengaku tak sepakat dengan kenaikan anggaran TGUPP DKI 2020.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, misalnya. Secara terbuka, ia menyebut kenaikan anggaran TGUPP DKI 2020 “tak masuk akal”.

Ia bahkan menganggap bahwa TGUPP tidak diperlukan keberadaannya karena hanya jadi “pemborosan anggaran”.

" Peningkatannya sangat tajam. Menurut saya, TGUPP itu enggak perlu. Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu enggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar William, Jumat (4/10/2019).

Ia mengklaim, anggaran TGUPP sulit diawasi karena bukan merupakan sebuah instansi.

Baca juga: Anggaran Naik Terus, Fraksi PSI DPRD DKI Nilai TGUPP Tak Perlu Ada

"Karena kami di Komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda tapi kami enggak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi," kata dia.

Komentar senada juga terlontar dari Fraksi PDI-P. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kinerja dan manfaat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) “tidak terlalu signifikan”.

“Maka jangankan dinaikkan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk men-drop anggaran TGUPP tahun 2020 dengan alasan tadi, manfaatnya tidak terlalu signifikan bagi rakyat Jakarta," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

“Kinerja saya tidak tahu, tanyakan ke Pak Gubernur karena memang sekali lagi manfaat TGUPP tidak terlalu signifikan bagi masyarakat. Kenapa tidak signifikan? Ya karena memang tidak bisa dirasakan, yang bisa merasakan hanya Pak Gubernur," ia menjelaskan.

Gembong bahkan ingin agar anggaran TGUPP dicoret, kemudian para anggotanya digaji dari anggaran operasional gubernur dan tidak dianggarkan khusus dalam APBD.

"Kan bisa tetap berjalan TGUPP itu. Saran kami dari Fraksi PDIP, ya gunakan saja alokasi anggaran operasional gubernur," ucap Gembong.