Cerita Guru Honorer Gugat Dinas Pendidikan ke PTUN, Diminta Berhenti dan Sempat Tak Digaji

Kompas.com - 25/10/2019, 09:32 WIB
Sugianti, guru honorer yang dinyatakan lulus PNS sejak 2014 namun belum diangkat sampai sekarang. KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARISugianti, guru honorer yang dinyatakan lulus PNS sejak 2014 namun belum diangkat sampai sekarang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sugianti (43) guru honorer SMPN 84 Koja, Jakarta Utara yang tak kunjung diangkat jadi PNS meski telah lulus seleksi dari 2014 merasa diintimidasi oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Intimidasi itu didapatkan Sugianti ketika ia menggugat Dinas Pendidikan ke PTUN mengenai penggugurannya sebagai calon PNS di akhir tahun 2016.

"Mulai dari intimidasi Kepala Sekolah yang menghendaki saya keluar dari SMPN 84 karena dianggap melawan atasan," kata Sugianti saat dikonfirmasi Kompas.com Jumat (25/10/2019).

Perintah untuk meninggalkan sekolah tersebut ditolak oleh Sugianti. Terlebih tidak ada surat pemberhentian resmi yang diterbitkan sekolah untuk mendepak dirinya.

Karena menolak berhenti mengajar, Sugianti tidak diberi jam pelajaran oleh pihak sekolah. Namun agar tidak terkena sanksi disiplin, Sugianti tetap hadir ke sekolah meski hanya duduk-duduk di kantor.

Baca juga: Sejak 2014 Lulus Jadi PNS tapi Tak Juga Diangkat, Guru Honorer Tempuh Gugatan Perdata

"Honor saya itu juga sempat mereka tahan. Kurang lebih 4 bulan Dinas Pendidikan tidak membayar gaji saya dari awal tahun 2017," tutur Sugianti.

Seluruh perlakuan itu didapatkan Sugianti karena menolak mencabut laporannya di PTUN tersebut.

Meski begitu Sugianti mencari jalan lain untuk mendapatkan haknya kembali. Ia pun bersurat ke Ombudsman, Komnas HAM, hingga DPR RI.

"Ombudsman waktu itu memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan mereka meminta sampai proses hukum ini selesai mereka diharapkan untuk memberikan hak saya sebagai guru," ucap dia.

Baca juga: Lolos Seleksi CPNS Sejak 2014, Seorang Guru Honorer di Jakut Belum Diangkat sampai Sekarang

Setelah panggilan dari Ombudsman, Dinas Pendidikan DKI membayarkan honor Sugianti yang sempat mereka tahan. Namun honor yang dibayarkan hanya dari bulan Februari hingga Mei 2017.

Sugianti mengatakan, Dinas Pendidikan menolak membayar gajinya di bulan Januari karena dirinya dianggap tak bekerja karena di bulan itu.

Pada bulan Januari Sugianti memang mengaku sempat tidak datang ke sekolah kurang lebih dua minggu untuk menjalani persidangan di PTUN Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Megapolitan
Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Megapolitan
Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Megapolitan
Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Megapolitan
Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Megapolitan
Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Megapolitan
[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Megapolitan
Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Megapolitan
Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X