Duet Jokowi-Ahok dan Warisan KJP dan KJS untuk Warga Jakarta

Tahap pertama pada tahun 2019, penerima KJP Plus ada sebanyak 860.397 siswa.

Dana bantuan yang diberikan untuk siswa SD saat itu sebanyak Rp 250.000 per bulan, kemudian pada siswa SMP Rp 300.000 per bulan. Lalu pada siswa SMA diberikan Rp 420.000 per bulan dan siswa SMK diberikan Rp 450.000 per bulan.

Program KJP dan KJS dibawa ke tingkat nasional

Setelah dua tahun menjabat jadi gubernur DKI, Jokowi diusung sebagai calon presiden RI periode 2014-2019 bersama Jusuf Kalla saat itu.

Saat itu, Jokowi mengklaim kesuksesan KJS. Dia pun ingin sukses KJS "naik kelas" menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Ini secara real dibutuhkan. Ke rumah sakit, biaya operasi sampai Rp 100-200 juta di Jakarta," kata Jokowi, 27 Mei 2014.

KIS diklaim sebagai bentuk penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

Begitu pun dengan KJP. Jokowi ingin mengimplementasikannya sebagai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014. Mereka dilantik pada 20 Oktober 2014.

Hampir dua pekan menjabat jadi orang nomor satu di Indonesia, Jokowi pun meluncurkan program KIS dan KIP.

Ia meluncurkan KIS dan KIP pada 3 November 2014. Kala itu, Jokowi juga meluncurkan program Simpanan Keluarga Sejahtera.

Ketiga program tersebut merupakan program unggulan yang dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye Pilpres 2014.

Di periode kedua, Jokowi yang saat ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin kembali menjanjikan KIS dan KIP pada kampanye Pilpres 2019.

Dalam pidato kebangsaan pada 24 Februari 2019, Jokowi berujar, selama 4,5 tahun pemerintahannya, ia mendorong percepatan pembagian program jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Jokowi mengatakan, pada kepemerintahannya terdahulu, ia telah membagikan KIP kepada 18,7 juta siswa.

Selain itu, ada 20.000 anak muda terbaik yang juga diberikan beasiswa bersekolah di luar negeri.

Jaminan kesehatan juga demikian. Pemerintah sudah membagikan KIS kepada 92,4 juta jiwa penduduk miskin. Dengan demikian, mereka tidak tambah jatuh miskin apabila ada salah satu anggota keluarganya jatuh sakit.

"Sekarang, kita tidak lagi mengenal istilah, orang miskin dilarang sakit. Semua rakyat Indonesia harus memperoleh layanan kesehatan," ujar Jokowi yang kala itu berpidato sebagai capres.