Ketua DPRD DKI Pertanyakan Defisit Anggaran di Tengah Predikat WTP dari BPK

Kompas.com - 30/10/2019, 06:49 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019)

JAKARTA, KOMPA.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang defisit di tengah predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP tapi kita defisit?" ucap Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan

Prasetio menyoroti masalah anggaran di Pemprov DKI Jakarta karena berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp 44,5 triliun.

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.

"Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio.

Selain itu, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet.

"Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama 'Secure Parking' itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp 150 ribu," ucap Prasetio.

Baca juga: Anggaran Pembuatan Jalur Sepeda Rp 73 Miliar, Dishub DKI: Catnya Impor

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan.

"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)," kata Prasetio menambahkan.

Pemprov DKI sebelumnya melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah anggaran yang hampir defisit.

Baca juga: Anggaran Hampir Defisit, Pemprov DKI Batasi Kunjungan Kerja

Salah satunya membatasi kunjungan kerja, baik insensitas maupun jumlah orang yang berangkat kunjungan. 

"Perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Kunjungan kerja itu kami lihat urgensinya," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/10/2019). 

Selain membatasi kunjungan kerja, Pemprov DKI juga menyisir sejumlah anggaran yang bisa diefisiensi, seperti anggaran untuk membeli alat tulis kantor (ATK) hingga konsumsi rapat.

Namun, Saefullah memastikan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan tetap dipertahankan.

Saefullah menjelaskan, anggaran DKI hampir defisit karena pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke Pemprov DKI.

Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan penerimaan pajak di daerah yang disetorkan ke pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemerintah daerah.

"Kami kurang setor dari dana bagi hasil Rp 6,3 triliun. Itu saja yang paling menonjol," ucap Saefullah.

Defisit anggaran akan makin parah jika target pendapatan dari sektor pajak tahun ini tidak tercapai.

Catatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, hingga 17 Oktober 2019, pendapatan dari sektor pajak baru mencapai Rp 31,56 triliun dari target Rp 44,54 triliun.

Pemprov DKI butuh Rp 12,97 triliun agar target pendapatan dari sektor pajak tercapai.

Namun, data terakhir yang dimiliki Saefullah, target pendapatan dari sektor pajak yang harus dikejar tinggal Rp 9 triliun.

Saefullah optimistis target itu tercapai hingga akhir tahun nanti. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, angka penerimaan pajak pada November dan Desember cukup tinggi.

"Masih ada waktu 2,5 bulan. Kemarin, angka terakhir Rp 9 triliun yang harus dicapai," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Megapolitan
Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Megapolitan
Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Megapolitan
Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Megapolitan
Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Megapolitan
Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Megapolitan
Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Megapolitan
Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang 'Kurang Akur'

Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang "Kurang Akur"

Megapolitan
Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X