Kompas.com - 30/10/2019, 21:53 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 dicoret.

Jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memerlukan TGUPP, kata Gembong, gaji mereka sebaiknya menggunakan dana operasional Anies sebagai gubernur.

"Kalau diperkenankan, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan," ujar Gembong dalam rapat pembahasan KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Kepala Dinas Takut Banget Sama TGUPP

Anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra Syarifudin menyampaikan hal serupa. Dia menyatakan anggaran TGUPP paling besar dibandingkan anggaran lainnya dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

"Anggaran yang paling besar ini hanya TGUPP, Rp 19 miliar. Jadi saya ingin tahu kinerjanya TGUPP. Kenapa sih tidak dimasukkan ke anggaran operasional gubernur saja," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi A dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menyatakan, anggaran TGUPP membebani APBD DKI Jakarta. Dia pun mempertanyakan kinerja para anggota TGUPP.

"Tolong penjelasan apa fungsi TGUPP itu sehingga menjadi beban APBD DKI Jakarta," ucap Lukman.

Baca juga: Disebut Tak Optimal, Apa Tugas TGUPP DKI?

Sementara itu, anggota TGUPP dari Fraksi Gerindra Purwanto menyatakan setuju anggaran TGUPP dialokasikan dalam pos anggaran Bappeda. Namun, dia mengkritisi tugas pokok dan fungsi (TGUPP) yang dinilainya tertutup.

"Saya secara terbuka menyetujui memang dengan adanya TGUPP, hanya saja tupoksinya yang tidak terbuka pada masyarakat," tutur Purwanto.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menuturkan, Bappeda mengalokasikan anggaran TGUPP untuk menjalankan amanat peraturan gubernur (pergub).

Mahendra tidak menjelaskan kinerja TGUPP selama ini. Dia hanya berujar, TGUPP langsung bertanggung jawab kepada Anies.

"Terkait dengan penganggaran, dalam peraturan gubernur, ini ditumpangkan di Bappeda sehingga kami harus menganggarkan sebesar jumlah anggota yang saat ini ada 66 anggota," kata Mahendra.

Komisi A belum menyetujui anggaran Rp 19,8 miliar yang diusulkan Bappeda. Ketua Komisi A Mujiyono meminta Bappeda mengkomunikasikan anggaran itu terlebih dahulu kepada Anies.

"Silakan nanti disampaikan kepada Pak Gubernur," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi | Ancol Dipadati Antrean Pengunjung

[POPULER JABODETABEK] Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi | Ancol Dipadati Antrean Pengunjung

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 896 Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat

Lebaran Hari Pertama, 896 Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat

Megapolitan
8 Hari Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 64.612 Kendaraan Pemudik

8 Hari Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 64.612 Kendaraan Pemudik

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Jaksel, Jaktim, dan Bogor Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Jaksel, Jaktim, dan Bogor Hujan Siang Nanti

Megapolitan
UPDATE: Tambah 785 Kasus di Jakarta, 7.585 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 785 Kasus di Jakarta, 7.585 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 51 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 51 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Anies Apresiasi Pelayan Publik yang Tidak Bisa Lebaran Bareng Keluarga

Anies Apresiasi Pelayan Publik yang Tidak Bisa Lebaran Bareng Keluarga

Megapolitan
26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

Megapolitan
Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Megapolitan
Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Megapolitan
Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X