Ahok: Detail Anggaran Harus Dimasukkan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya

Kompas.com - 31/10/2019, 13:50 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

Baca juga: Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Baca juga: Anies Tak Buka Akses KUA PPAS, Fraksi Nasdem: Tidak Ada Keharusan untuk Publikasi

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail  komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Raih Anugerah Pemda Informatif 3 Kali Berturut-turut

Pemprov DKI Raih Anugerah Pemda Informatif 3 Kali Berturut-turut

Megapolitan
Pemasangan Spanduk dan Baliho Liar Umumnya Terjadi di Akhir Pekan

Pemasangan Spanduk dan Baliho Liar Umumnya Terjadi di Akhir Pekan

Megapolitan
11 Anggota TNI Divonis Bersalah karena Aniaya Warga hingga Tewas

11 Anggota TNI Divonis Bersalah karena Aniaya Warga hingga Tewas

Megapolitan
Pura-pura Hendak Beli Pulsa, 2 Pria Rampok Minimarket di Bekasi

Pura-pura Hendak Beli Pulsa, 2 Pria Rampok Minimarket di Bekasi

Megapolitan
Normalisasi Saluran Air di Jalan Panjang Ditargetkan Rampung Desember

Normalisasi Saluran Air di Jalan Panjang Ditargetkan Rampung Desember

Megapolitan
Video Perampokan Minimarket di Bekasi Viral, Pelaku Ancam Karyawan dengan Celurit

Video Perampokan Minimarket di Bekasi Viral, Pelaku Ancam Karyawan dengan Celurit

Megapolitan
Polisi: Begal yang Tewaskan Tukang Ojek Beberapa Kali Lakukan Tindak Kejahatan

Polisi: Begal yang Tewaskan Tukang Ojek Beberapa Kali Lakukan Tindak Kejahatan

Megapolitan
Dibujuk Pacar, Perempuan yang Coba Bunuh Diri di Apartemen Akhirnya Selamat

Dibujuk Pacar, Perempuan yang Coba Bunuh Diri di Apartemen Akhirnya Selamat

Megapolitan
Lukai Polisi Saat Ditangkap, Begal di Jakarta Utara Tewas Ditembak

Lukai Polisi Saat Ditangkap, Begal di Jakarta Utara Tewas Ditembak

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Bajing Loncat, Modus Saat Terjadi Macet

Polisi Tangkap Komplotan Bajing Loncat, Modus Saat Terjadi Macet

Megapolitan
'Jangan Ada Kriminalisasi Guru Jika Siswa Tertular Covid-19 karena KBM Tatap Muka...'

"Jangan Ada Kriminalisasi Guru Jika Siswa Tertular Covid-19 karena KBM Tatap Muka..."

Megapolitan
UPDATE 25 November: Bertambah 38, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Jadi 2.438

UPDATE 25 November: Bertambah 38, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Jadi 2.438

Megapolitan
UPDATE 25 November: Bertambah 1.273, Total Ada 130.461 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 25 November: Bertambah 1.273, Total Ada 130.461 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kepulauan Seribu Punya Pembangkit Listrik Surya Hybrid Terbesar di DKI Jakarta

Kepulauan Seribu Punya Pembangkit Listrik Surya Hybrid Terbesar di DKI Jakarta

Megapolitan
Kisah Adi, Berbisnis Modifikasi Sepeda Listrik hingga Raup Omzet Rp 400 Juta

Kisah Adi, Berbisnis Modifikasi Sepeda Listrik hingga Raup Omzet Rp 400 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X