Ahok: Detail Anggaran Harus Dimasukkan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya

Kompas.com - 31/10/2019, 13:50 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

Baca juga: Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Baca juga: Anies Tak Buka Akses KUA PPAS, Fraksi Nasdem: Tidak Ada Keharusan untuk Publikasi

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail  komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Megapolitan
Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Megapolitan
Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Megapolitan
Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Megapolitan
Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Megapolitan
Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Megapolitan
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Megapolitan
TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

Megapolitan
Wali Kota Pastikan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD Patriot Bekasi Penuhi Standar Rumah Sakit

Wali Kota Pastikan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD Patriot Bekasi Penuhi Standar Rumah Sakit

Megapolitan
49 RT di DKI Jakarta Masih Terendam Banjir dengan Ketinggian 10 hingga 80 Sentimeter

49 RT di DKI Jakarta Masih Terendam Banjir dengan Ketinggian 10 hingga 80 Sentimeter

Megapolitan
Sumber Dentuman di Jakarta Terjawab, TNI AU Sebut Itu Efek Ledakan TNT pada Kegiatan Paskhas

Sumber Dentuman di Jakarta Terjawab, TNI AU Sebut Itu Efek Ledakan TNT pada Kegiatan Paskhas

Megapolitan
[UPDATE] 23 Jalan di Jakarta Barat yang Masih Terendam pada Selasa Pagi

[UPDATE] 23 Jalan di Jakarta Barat yang Masih Terendam pada Selasa Pagi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X