Ahok: Detail Anggaran Harus Dimasukkan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya

Kompas.com - 31/10/2019, 13:50 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

Baca juga: Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Baca juga: Anies Tak Buka Akses KUA PPAS, Fraksi Nasdem: Tidak Ada Keharusan untuk Publikasi

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail  komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih dari 3.000 Ojol dan Opang Masih Nekat Berkumpul Saat Tunggu Penumpang

Lebih dari 3.000 Ojol dan Opang Masih Nekat Berkumpul Saat Tunggu Penumpang

Megapolitan
Pria Panjat Pohon Sambil Pamer Kemaluan di Depok Dievakuasi ke Rumah Singgah Beji

Pria Panjat Pohon Sambil Pamer Kemaluan di Depok Dievakuasi ke Rumah Singgah Beji

Megapolitan
WN Nigeria Tewas Ditusuk Temannya Setelah Cekcok Taruhan Game Playstation

WN Nigeria Tewas Ditusuk Temannya Setelah Cekcok Taruhan Game Playstation

Megapolitan
Gedung PLN Gambir, Saksi Bisu Cikal-bakal Hari Listrik Nasional

Gedung PLN Gambir, Saksi Bisu Cikal-bakal Hari Listrik Nasional

Megapolitan
Hujan Deras di Jakarta Selasa Sore, 4 RT dan 7 Jalan Tergenang Banjir

Hujan Deras di Jakarta Selasa Sore, 4 RT dan 7 Jalan Tergenang Banjir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Izinkan Bioskop Kembali Beroperasi Pekan Ini

Pemkot Bekasi Izinkan Bioskop Kembali Beroperasi Pekan Ini

Megapolitan
Pria di Depok Panjat Pohon Sambil Teriak-teriak, Gigit Dahan, hingga Pamer Alat Kelamin

Pria di Depok Panjat Pohon Sambil Teriak-teriak, Gigit Dahan, hingga Pamer Alat Kelamin

Megapolitan
Polres Bandara Soekarno-Hatta Dalami Motif Mantan Polisi Selundupkan Amunisi Senjata Api

Polres Bandara Soekarno-Hatta Dalami Motif Mantan Polisi Selundupkan Amunisi Senjata Api

Megapolitan
Polda Metro Jaya Buat 16 Pos Pengamanan Saat Libur Panjang

Polda Metro Jaya Buat 16 Pos Pengamanan Saat Libur Panjang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Siapkan 2.999 Personel untuk Antisipasi Libur Panjang

Polda Metro Jaya Siapkan 2.999 Personel untuk Antisipasi Libur Panjang

Megapolitan
Komnas Perempuan Desak Bawaslu Tangsel Tindak Paslon yang Lecehkan Rahayu Saraswati

Komnas Perempuan Desak Bawaslu Tangsel Tindak Paslon yang Lecehkan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Besok, Polisi: Kalau Anarkis, Kami Tindak Tegas

Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Besok, Polisi: Kalau Anarkis, Kami Tindak Tegas

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Jakarta Timur, Jalan Raya Jambore Banjir

Hujan Deras dan Angin Kencang di Jakarta Timur, Jalan Raya Jambore Banjir

Megapolitan
Warga Sebut di JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Penjambretan karena Sepi

Warga Sebut di JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Penjambretan karena Sepi

Megapolitan
Video Viral Motor Melintas di Tol Cikampek, Pengendara Diduga Pakai Pelat Nomor Palsu

Video Viral Motor Melintas di Tol Cikampek, Pengendara Diduga Pakai Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X