Kompas.com - 01/11/2019, 08:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Anies salahkan sistem

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Baca juga: Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

"Sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart," ujar Anies, Rabu.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam penganggaran seharusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Ahok buka suara

Menanggapi pernyataan Anies, Ahok buka suara. Ahok menyatakan Anies terlalu pintar.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu oversmart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis kemarin.

Baca juga: Ahok: Dokumen Anggaran Diunggah sejak Rancangan agar Publik Bisa Koreksi

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon dan pulpen.

Sistem itu bisa mengetahui identitas orang yang mengubah atau memasukkan anggaran apa pun. Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Ahok menuturkan, sistem e-budgeting di Jakarta juga membuat detail perencanaan anggaran dimasukkan ejak awal.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

"Harus (dimasukkan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," tutur Ahok.

Beda transparansi anggaran Ahok dan Anies

Ahok berujar, saat ia menjabat sebagai gubernur, rancangan anggaran sudah diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id.

Tujuannya agar publik bisa mengoreksi anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku. (Tujuannya agar) sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," ucap Ahok.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Kebijakan yang diterapkan Ahok dulu berbeda dari kebijakan Anies saat ini.

Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies.

Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyatakan akan lebih fokus untuk menyisir dan mengoreksi anggaran itu secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rizieq Shihab Masuk RS Ummi Status Positif Covid-19, tetapi Tak Ada Hasil PCR

Rizieq Shihab Masuk RS Ummi Status Positif Covid-19, tetapi Tak Ada Hasil PCR

Megapolitan
Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Anies: Memang Siklusnya

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Anies: Memang Siklusnya

Megapolitan
Tinjau Pasar Mayestik, Anies Belanja Telur Asin hingga Kue Lebaran

Tinjau Pasar Mayestik, Anies Belanja Telur Asin hingga Kue Lebaran

Megapolitan
UPDATE 10 Mei: Tambah 18 Kasus di Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 10 Mei: Tambah 18 Kasus di Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penggerebekan Kampung Ambon: 7 Orang Jadi Tersangka, Seorang Bandar Narkoba Diburu

Fakta Penggerebekan Kampung Ambon: 7 Orang Jadi Tersangka, Seorang Bandar Narkoba Diburu

Megapolitan
Terbitkan Seruan Soal Lebaran 2021, Anies Larang Warga Jakarta Laksanakan Kegiatan Ziarah Kubur pada 12-16 Mei

Terbitkan Seruan Soal Lebaran 2021, Anies Larang Warga Jakarta Laksanakan Kegiatan Ziarah Kubur pada 12-16 Mei

Megapolitan
Aparat Tak Sanggup Adang Serbuan di Posko Kedungwaringin, Pemudik: Kita Harus Bisa Lewat

Aparat Tak Sanggup Adang Serbuan di Posko Kedungwaringin, Pemudik: Kita Harus Bisa Lewat

Megapolitan
6 Poin Seruan Anies Jelang Lebaran: Pengaturan Shalat Id, Ziarah Kubur, hingga Operasional Mal

6 Poin Seruan Anies Jelang Lebaran: Pengaturan Shalat Id, Ziarah Kubur, hingga Operasional Mal

Megapolitan
Lebaran 2021 di Tangsel: Takbiran hingga Shalat Id Berjemaah Diperbolehkan dengan Syarat

Lebaran 2021 di Tangsel: Takbiran hingga Shalat Id Berjemaah Diperbolehkan dengan Syarat

Megapolitan
Saat Pangdam Jaya Bertekad Tumpas 'Mata Elang' Debt Collector yang Mengarah Premanisme...

Saat Pangdam Jaya Bertekad Tumpas "Mata Elang" Debt Collector yang Mengarah Premanisme...

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap, Rizieq Shihab Bakal Hadirkan Saksi Meringankan Hari Ini

Sidang Kasus Tes Usap, Rizieq Shihab Bakal Hadirkan Saksi Meringankan Hari Ini

Megapolitan
Kejadian Pertama di Jakarta Pasca-vaksinasi AstraZeneca: Pemuda Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin

Kejadian Pertama di Jakarta Pasca-vaksinasi AstraZeneca: Pemuda Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin

Megapolitan
UPDATE: Tambah 104 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 104 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 246 Kasus di Kota Bekasi, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 246 Kasus di Kota Bekasi, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X