Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Kompas.com - 31/10/2019, 07:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara. KOMPAS.com/M ZAENUDDINGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Selama pembahasan tersebut, setidaknya ada lima anggaran fantastis yang dipertanyakan DPRD DKI Jakarta, yakni anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran jajarannya ketika memberikan arahan kepada para anak buahnya tersebut.

Berikut kumpulan faktanya.

1. Anggaran influencer Rp 5 miliar

Anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial.

Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Baca juga: 4 Fakta Kehebohan Anggaran Influencer Rp 5 M untuk Promosi Wisata DKI

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," ujar Edy, Senin (28/10/2019).

Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun.

Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.

"Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini (dana) kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," kata dia.

2. Anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 73,7 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 untuk membangun jalur sepeda.

Baca juga: Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

Padahal, anggaran awal yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 hanya Rp 4,4 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran yang diusulkan melonjak pada awal Oktober karena pembangunan jalur sepeda menjadi proritas Pemprov DKI.

Dia mengatakan, anggaran itu tidak seluruhnya digunakan untuk jalur sepeda, melainkan juga untuk membuat marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen anggaran, Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas alumunium composite, Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih, Rp 61 miliar untuk marka coldplastic bewarna, Rp 146 juta untuk marka thermoplastic kuning, dan Rp 439 juta untuk pita penggaduh.

Anggaran paling besar digunakan untuk komponen marka coldplastic berwarna.

Syafrin menjelaskan, ada tiga cat yang dipakai untuk pembuatan jalur sepeda dan marka ganjil genap, yakni merah, hijau, dan kuning. Sementara, putih untuk pembatasnya.

Cat berwarna dengan bahan coldplastic ini diimpor dari luar negeri, sementara cat putih dibeli di dalam negeri.

Dishub DKI, kata Syafrin, membeli cat impor karena berkualitas. Dishub DKI juga sudah berulang kali membeli cat tersebut.

"Dari dulu sudah impor. Daya tahan marka coldplastic bisa sampai delapan tahun, selama jalan tidak rusak," kata dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan lonjakan anggaran pembangunan jalur sepeda yang diusulkan.

Padahal, jalur sepeda dinilai bukan program mendesak.

Komisi B akhirnya menunda anggaran pembangunan jalur sepeda itu lantaran Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas.

Komisi B juga ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X