Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Kompas.com - 31/10/2019, 07:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara. KOMPAS.com/M ZAENUDDINGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Selama pembahasan tersebut, setidaknya ada lima anggaran fantastis yang dipertanyakan DPRD DKI Jakarta, yakni anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran jajarannya ketika memberikan arahan kepada para anak buahnya tersebut.

Berikut kumpulan faktanya.

1. Anggaran influencer Rp 5 miliar

Anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial.

Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Baca juga: 4 Fakta Kehebohan Anggaran Influencer Rp 5 M untuk Promosi Wisata DKI

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," ujar Edy, Senin (28/10/2019).

Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun.

Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.

"Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini (dana) kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," kata dia.

2. Anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 73,7 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 untuk membangun jalur sepeda.

Baca juga: Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

Padahal, anggaran awal yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 hanya Rp 4,4 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran yang diusulkan melonjak pada awal Oktober karena pembangunan jalur sepeda menjadi proritas Pemprov DKI.

Dia mengatakan, anggaran itu tidak seluruhnya digunakan untuk jalur sepeda, melainkan juga untuk membuat marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen anggaran, Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas alumunium composite, Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih, Rp 61 miliar untuk marka coldplastic bewarna, Rp 146 juta untuk marka thermoplastic kuning, dan Rp 439 juta untuk pita penggaduh.

Anggaran paling besar digunakan untuk komponen marka coldplastic berwarna.

Syafrin menjelaskan, ada tiga cat yang dipakai untuk pembuatan jalur sepeda dan marka ganjil genap, yakni merah, hijau, dan kuning. Sementara, putih untuk pembatasnya.

Cat berwarna dengan bahan coldplastic ini diimpor dari luar negeri, sementara cat putih dibeli di dalam negeri.

Dishub DKI, kata Syafrin, membeli cat impor karena berkualitas. Dishub DKI juga sudah berulang kali membeli cat tersebut.

"Dari dulu sudah impor. Daya tahan marka coldplastic bisa sampai delapan tahun, selama jalan tidak rusak," kata dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan lonjakan anggaran pembangunan jalur sepeda yang diusulkan.

Padahal, jalur sepeda dinilai bukan program mendesak.

Komisi B akhirnya menunda anggaran pembangunan jalur sepeda itu lantaran Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas.

Komisi B juga ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Megapolitan
Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Megapolitan
Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Megapolitan
30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Megapolitan
Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Megapolitan
Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Megapolitan
Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X