Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Selama pembahasan tersebut, setidaknya ada lima anggaran fantastis yang dipertanyakan DPRD DKI Jakarta, yakni anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran jajarannya ketika memberikan arahan kepada para anak buahnya tersebut.

Berikut kumpulan faktanya.

1. Anggaran influencer Rp 5 miliar

Anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial.

Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Baca juga: 4 Fakta Kehebohan Anggaran Influencer Rp 5 M untuk Promosi Wisata DKI

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," ujar Edy, Senin (28/10/2019).

Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun.

Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.

"Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini (dana) kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," kata dia.

2. Anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 73,7 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 untuk membangun jalur sepeda.

Baca juga: Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

Padahal, anggaran awal yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 hanya Rp 4,4 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran yang diusulkan melonjak pada awal Oktober karena pembangunan jalur sepeda menjadi proritas Pemprov DKI.

Dia mengatakan, anggaran itu tidak seluruhnya digunakan untuk jalur sepeda, melainkan juga untuk membuat marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen anggaran, Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas alumunium composite, Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih, Rp 61 miliar untuk marka coldplastic bewarna, Rp 146 juta untuk marka thermoplastic kuning, dan Rp 439 juta untuk pita penggaduh.

Anggaran paling besar digunakan untuk komponen marka coldplastic berwarna.

Syafrin menjelaskan, ada tiga cat yang dipakai untuk pembuatan jalur sepeda dan marka ganjil genap, yakni merah, hijau, dan kuning. Sementara, putih untuk pembatasnya.

Cat berwarna dengan bahan coldplastic ini diimpor dari luar negeri, sementara cat putih dibeli di dalam negeri.

Dishub DKI, kata Syafrin, membeli cat impor karena berkualitas. Dishub DKI juga sudah berulang kali membeli cat tersebut.

"Dari dulu sudah impor. Daya tahan marka coldplastic bisa sampai delapan tahun, selama jalan tidak rusak," kata dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan lonjakan anggaran pembangunan jalur sepeda yang diusulkan.

Padahal, jalur sepeda dinilai bukan program mendesak.

Komisi B akhirnya menunda anggaran pembangunan jalur sepeda itu lantaran Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas.

Komisi B juga ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

3. Anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk membeli lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor pada 2020.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon 82,8 Miliar, Ini 3 Pernyataan Pemprov DKI

Anggaran itu heboh diperbincangkan warganet setelah diunggah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana melalui akun Instagram-nya, @willsarana.

"Kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, anggaran itu merupakan anggaran sementara alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Anggaran itu sudah disisir dan akan direvisi saat pembahasan bersama Komisi E DPRD DKI.

"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Syaefuloh menyampaikan, anggaran direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat Agus Ramdani mengatakan, anggaran Rp 82,8 miliar itu seharusnya untuk anggaran biaya operasional pendidikan (BOP).

Namun, pada waktu yang ditentukan, sekolah-sekolah di bawah Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat belum mencantumkan besaran BOP ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Akhirnya, Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja suku dinas tersebut.

Agus menjelaskan, anggaran sementara itu nantinya akan digantikan dengan RKAS yang sudah diinput oleh setiap sekolah.

"(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," ujar Agus.

Sementara itu, penamaan lem Aibon dilakukan oleh operator tata usaha Suku Dinas Wilayah I Jakarta Barat.

Kasubbag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Sudarman mengaku asal pilih ketika memasukkan nama lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.

Sebab, sekolah-sekolah saat itu belum mengunggah RKAS. Nama asal pilih itu nantinya akan diganti sesuai dengan RKAS masing-masing sekolah.

"Karena menurut saya yang simpel begitu, karena ke depannya pasti diubah, karena memang bukan kebutuhan," ujar Sudarman.

4. Anggaran bolpoin Rp 124 miliar

Fraksi PSI DPRD DKI menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Baca juga: Ada Anggaran Belanja Bolpoin Rp 124 Miliar, Lagi-lagi Salah Input Data Jadi Alasan

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur Ade Narun menjelaskan, rencana anggaran tersebut dibuat pada pertengahan tahun 2019.

Kala itu, setiap sekolah mengajukan anggaran alat tulis kantor yang terdiri dari pulpen, kertas, tipe x, dan pensil. Dari situ munculah angka Rp 124 miliar.

Ade menduga ada kesalahan memasukkan rekening anggaran sehingga anggaran tersebut hanya dimasukkan ke dalam rekening pengadaan bolpoin.

"Awalnya anggaran dimasukkan ke rekening ATK, nah rupanya ketika dimasukkan, anggaran masuklah ke kode rekening yang bolpoin itu," ucap Ade, kemarin.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menuturkan, anggaran tersebut akan direvisi dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI.

Anggaran itu akan disesuaikan dengan RKAS. Namun, Syaefuloh belum menjelaskan anggaran hasil revisi tersebut.

"Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya, insya Allah hari ini kami akan sampaikan ke DPRD untuk kami sesuaikan," ujar Syaefuloh.

5. Anggaran komputer Rp 121 miliar

Fraksi PSI DPRD DKI juga menemukan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Baca juga: Disdik DKI Akan Revisi Anggaran Bolpoin Rp 124 M dan Komputer Rp 121 M

Syaefuloh menjelaskan, komputer itu mulanya akan digunakan untuk ujian berbasis komputer. Namun, anggaran tersebut akhirnya dicoret.

"(Komputer) itu awalnya untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer, tapi kemudian dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat berbagai macam alternatif," kata Syaefuloh.

Alternatif yang diambil, lanjut Syaefuloh, akan menggunakan komputer untuk ujian secara bergantian.

Ujian siswa SMK kemungkinan akan menggunakan komputer di SMA karena jadwal ujian tidak bersamaan.

"Sehingga kami coba pending, tidak membeli komputer untuk SMK," ucapnya.

6. Anies temukan kejanggalan anggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah menyisir anggaran dan memberikan pengarahan internal soal rancangan KUA-PPAS 2020 pada 23 Oktober lalu.

Baca juga: Anies Temukan Anggaran Janggal: Pulpen Rp 635 M, Kertas Rp 213 M, hingga Tinta Printer Rp 407 M

Dalam video yang diunggah pada akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Anies membeberkan sejumlah anggaran alat tulis kantor yang janggal. Berikut rinciannya:

1. Bolpoin: Rp 635 miliar

2. Tinta printer: Rp 407,1 miliar (116 jenis komponen)

3. Kertas (F4, A4, folio): Rp 213,3 miliar (terbanyak F4 Rp 205 miliar)

4. Buku folio: Rp 79,1 miliar

5. Pita printer: Rp 43,2 miliar

6. Balliner: Rp 39,7 miliar

7. Kalkulator: Rp 31,7 miliar

8. Penghapus cair: Rp 31,6 miliar

9. Rotring: Rp 5,9 miliar

10. Film image: Rp 5,2 miliar

11. Highlighter/stabillo: Rp 3,7 miliar

Anies mengatakan, kesalahan-kesalahan anggaran disebabkan oleh sistem.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies, kemarin.

Dia mengatakan, sistem yang baik seharusnya bisa langsung mengecek dan memverifikasi penginputan yang salah.

Baca juga: Ada Banyak Anggaran yang Janggal, Anies Salahkan Sistem yang Tidak Smart

Menurut Anies, kesalahan sistem elektronik APBD DKI Jakarta sudah berlangsung sejak era gubernur sebelumnya.

Dia menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

"Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini," kata Anies.