Ada Anggaran Belanja Bolpoin Rp 124 Miliar, Lagi-lagi Salah Input Data Jadi Alasan

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun menjelaskan duduk perkara soal anggaran dana Rp 124 miliar untuk pengadaan bolpoin yang masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Ade menjelaskan awalnya rencana anggaran tersebut dibuat pada pertengahan tahun 2019, sebelum dirinya menjabat.

Kala itu, setiap sekolah mengajukan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang terdiri dari pulpen, kertas, tipe x, dan pensil.

Anggaran dari setiap sekolah ini dituangkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) yang nantinya jadi acuan untuk anggaran tahun 2020.

Sehingga munculah angka Rp 124 miliar sebagai anggaran untuk pengadaan ATK.

Baca juga: Selain Lem Aibon, PSI Temukan Anggaran Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, dan Server Rp 66 M

Namun, pihak Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur terdahulu diduga salah memasukkan rekening anggaran.

Seluruh anggaran tersebut hanya dimasukan ke dalam rekening pengadaan bolpoin. Sehingga terkesan anggaran untuk bolpoin sebesar Rp 124 miliar.

"Awalnya anggaran dimasukkan ke rekening ATK,  nah rupanya ketika dimasukan, anggaran masuklah ke kode rekening yang bolpoin itu," ucap dia ketika dihubungi, Rabu (30/10/2019).

Dia tidak tahu persis kenapa pihak terdahulu bisa salah memasukan anggaran tersebut. Namun dia memastikan jika anggaran tersebut baru sebatas gambaran kasar dan bisa direvisi kembali.

Baca juga: Disdik DKI Akan Revisi Anggaran Bolpoin Rp 124 M dan Komputer Rp 121 M

"Tapi ini kan baru awal karena berupa rancangan dan prosesnya masih panjang.  Akan kami ubah dan akan diajukan lagi ke DPR, setuju atau tidak," tambah dia.

Dengan temuan dana seperti itu, pihaknya akan kembali merancang ulang anggaran dana dengan meminta kembali pihak mengisi RAKS dengan kebutuhan masing masing sekolah.

Dia memastikan anggaran untuk ATK tidak akan sebesar itu.

"Tapi itu sebenarnya sudah salah. Tugas saya ya memperbaiki. Kan baru rancangan dan belum jadi anggaran," tutupnya.

Untuk diketahui, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya baru saja mengkritik anggaran pengadaan pulpen di Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur untuk tahun 2020 yang mencapai Rp 124 miliar.