Ada Anggaran Belanja Bolpoin Rp 124 Miliar, Lagi-lagi Salah Input Data Jadi Alasan

Kompas.com - 30/10/2019, 19:07 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi uang
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun menjelaskan duduk perkara soal anggaran dana Rp 124 miliar untuk pengadaan bolpoin yang masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Ade menjelaskan awalnya rencana anggaran tersebut dibuat pada pertengahan tahun 2019, sebelum dirinya menjabat.

Kala itu, setiap sekolah mengajukan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang terdiri dari pulpen, kertas, tipe x, dan pensil.

Anggaran dari setiap sekolah ini dituangkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) yang nantinya jadi acuan untuk anggaran tahun 2020.

Sehingga munculah angka Rp 124 miliar sebagai anggaran untuk pengadaan ATK.

Baca juga: Selain Lem Aibon, PSI Temukan Anggaran Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, dan Server Rp 66 M

Namun, pihak Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur terdahulu diduga salah memasukkan rekening anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seluruh anggaran tersebut hanya dimasukan ke dalam rekening pengadaan bolpoin. Sehingga terkesan anggaran untuk bolpoin sebesar Rp 124 miliar.

"Awalnya anggaran dimasukkan ke rekening ATK,  nah rupanya ketika dimasukan, anggaran masuklah ke kode rekening yang bolpoin itu," ucap dia ketika dihubungi, Rabu (30/10/2019).

Dia tidak tahu persis kenapa pihak terdahulu bisa salah memasukan anggaran tersebut. Namun dia memastikan jika anggaran tersebut baru sebatas gambaran kasar dan bisa direvisi kembali.

Baca juga: Disdik DKI Akan Revisi Anggaran Bolpoin Rp 124 M dan Komputer Rp 121 M

"Tapi ini kan baru awal karena berupa rancangan dan prosesnya masih panjang.  Akan kami ubah dan akan diajukan lagi ke DPR, setuju atau tidak," tambah dia.

Dengan temuan dana seperti itu, pihaknya akan kembali merancang ulang anggaran dana dengan meminta kembali pihak mengisi RAKS dengan kebutuhan masing masing sekolah.

Dia memastikan anggaran untuk ATK tidak akan sebesar itu.

"Tapi itu sebenarnya sudah salah. Tugas saya ya memperbaiki. Kan baru rancangan dan belum jadi anggaran," tutupnya.

Untuk diketahui, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya baru saja mengkritik anggaran pengadaan pulpen di Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur untuk tahun 2020 yang mencapai Rp 124 miliar.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.