Soal Ormas Minta Jatah Kelola Parkir, Wali Kota Bekasi: Pakai Aturan, Bukan Otot

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta agar tidak ada satu pun ormas yang menggunakan ancaman serta kekerasan apabila merasa tersisih dalam proses pembangunan. Hal ini ia sampaikan terkait ramai-ramai soal ormas yang meminta jatah mengelola parkir minimarket.

Ia mengklaim, jajarannya bakal mengupayakan pemberdayaan bagi ormas-ormas yang merasa tersisih.

"Ada pemberdayaan kepada teman-teman yang selama ini belum mendapatkan kesempatan dalam proses pembangunan. Tapi, semuanya berjalan kepada ketentuan. Rule of the game-nya harus jadi kesepakatan semua pihak," ungkap pria yang akrab disapa Pepen itu kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019).

"Pemberdayaan itu kan harus pakai aturan, bukan otot kan," tambahnya.

Pepen menyebutkan, saat ini Pemerintah Kota Bekasi tengah menggodok rencana penarikan pajak parkir di minimarket-minimarket yang selama ini belum dikelola Pemkot.

Baca juga: Viral Minta Jatah Parkir Minimarket, Ormas di Bekasi Minta Maaf

Ia berharap, ormas-ormas yang mungkin turut berkepentingan dalam pengelolaan parkir minimarket dapat bersinergi.

"Supaya aman, jangan keluarkan sifat-sifat tadi, ya premanisme, yang kasar-kasar lah. Yang lembut-lembut lah supaya investasi tidak ditarik. Niatnya kan gitu," kata Pepen.

"Jangan sampai kita dianggap kota preman," tambah politikus Golkar tersebut.

Isu penarikan parkir minimarket ini mencuat belakangan ini menyusul viralnya video yang menampilkan aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi menuntut "jatah" parkir minimarket.

Video itu diduga diambil saat unjuk rasa ormas pada 23 Oktober 2019 di depan SPBU Narogong, Rawalumbu.

Baca juga: Polda Metro Jaya Terjunkan Tim Selidiki Aksi Ormas Minta Jatah Parkir di Bekasi

Dalam video tersebut, terlontar serangkaian tuntutan dari anggota-anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket bekerja sama dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Perwakilan ormas juga meminta agar polisi dan tentara tidak mem-backing urusan parkir minimarket ini dan menghalau mereka mengelola parkir.

Senin (4/11/2019) pagi, perwakilan ormas pun duduk satu meja dengan Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi di Kantor Wali Kota Bekasi.

Usai pertemuan itu, Ketua Resto GIBAS Kota Bekasi Deni M. Ali, salah satu ormas yang turut berunjuk rasa 23 Oktober 2019 lalu, memohon maaf atas serangkaian ucapan anggotanya dan ormas-ormas lain yang membuat gaduh belakangan ini.