Kriteria Program Penataan Kampung Kumuh Diambil dari Data BPS 2017

Kompas.com - 07/11/2019, 07:05 WIB
Kampung kumuh RT 015 RW 05, Menteng Atas Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKampung kumuh RT 015 RW 05, Menteng Atas Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program penataan kampung kumuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2017 untuk menentukan pemilihan wilayah kumuh.

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Selatan Herry Purnama menjelaskan, data tersebut memuat indikator penilaian sebuah wilayah rukun warga (RW) disebut kumuh.

"Datanya ada 11 indikator," ucapnya kepada Kompas.com dalam wawancara per telepon, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Menelusuri RW 05 Menteng Atas yang Disebut Kampung Kumuh...

Sebelas indikator tersebut antara lain.

1. Tingkat Kepadatan Penduduk

2. Tata Letak Bangunan

3. Konstruksi Bangunan dan Tempat Tinggal

4. Keadaan Fentilasi Bangunan Tempat Tinggal

5. Pemanfaatan Lahan untuk Bangunan

6. Keadaan Jalan

7. Keadaan Drainase

8. Tempat Buang Air Besar

9. Pengangkutan Sampah

10. Cara Membuang Sampah

11. Penerangan Jalan

Herry menjelaska,n Sudin Perumahan Jaksel tidak melakukan survei terbaru. Pembaruan data terkait status kumuh suatu wilayah akan dirilis setelah kegiatan kajian penataan kampung kumuh dengan community action plan (CAP).

CAP sendiri sudah berjalan lebih dari satu tahun. Di Wilayah Jakarta Selatan sendiri, sudah terlaksana tujuh kegiatan CAP di tujuh RW di tahun 2018. Sedangkan untuk tahun ini dalam tahap finalisasi kegiatan CAP untuk 12 RW.

Baca juga: Anggaran Tidak Realistis, Penataan Kampung Kumuh DKI Terancam Dicoret DPRD

"Tahun depan ada 13 RW," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Lurah Menteng Atas,Zulkarnain mempertanyakan kriteria kawasan kumuh yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta.

Zulkarnain menilai tidak bisa menggeneralisir suatu wilayah RW sebagai wilayah kumuh lantaran sebagian RT saja yang terlihat kumuh.

"Lokasi kumuh itu seperti apa dulu? Kalau sekedar beberapa rumah ya bukan RT kumuh," jelas dia.

Sebelumya, RW 05 Menteng Atas, Jakarta Selatan adalah satu dari 76 RW yang dinilai kawasan kampung kumuh yang akan ditata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

Penataan tersebut menggunakan konsep CAP dengan anggaran Rp. 25,5 miliar untuk 76 RW.

CAP merupakan kajian rancangan penataan yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Hasil CAP akan diimplementasikan dalam program collaborative implementation plan (CIP) di tahun 2021 dengan anggaran Rp. 558,8 miliar untuk 80 RW wilayah DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Megapolitan
Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Megapolitan
Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Megapolitan
Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X