Kriteria Program Penataan Kampung Kumuh Diambil dari Data BPS 2017

Kompas.com - 07/11/2019, 07:05 WIB
Kampung kumuh RT 015 RW 05, Menteng Atas Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKampung kumuh RT 015 RW 05, Menteng Atas Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program penataan kampung kumuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2017 untuk menentukan pemilihan wilayah kumuh.

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Selatan Herry Purnama menjelaskan, data tersebut memuat indikator penilaian sebuah wilayah rukun warga (RW) disebut kumuh.

"Datanya ada 11 indikator," ucapnya kepada Kompas.com dalam wawancara per telepon, Rabu (6/11/2019).


Baca juga: Menelusuri RW 05 Menteng Atas yang Disebut Kampung Kumuh...

Sebelas indikator tersebut antara lain.

1. Tingkat Kepadatan Penduduk

2. Tata Letak Bangunan

3. Konstruksi Bangunan dan Tempat Tinggal

4. Keadaan Fentilasi Bangunan Tempat Tinggal

5. Pemanfaatan Lahan untuk Bangunan

6. Keadaan Jalan

7. Keadaan Drainase

8. Tempat Buang Air Besar

9. Pengangkutan Sampah

10. Cara Membuang Sampah

11. Penerangan Jalan

Herry menjelaska,n Sudin Perumahan Jaksel tidak melakukan survei terbaru. Pembaruan data terkait status kumuh suatu wilayah akan dirilis setelah kegiatan kajian penataan kampung kumuh dengan community action plan (CAP).

CAP sendiri sudah berjalan lebih dari satu tahun. Di Wilayah Jakarta Selatan sendiri, sudah terlaksana tujuh kegiatan CAP di tujuh RW di tahun 2018. Sedangkan untuk tahun ini dalam tahap finalisasi kegiatan CAP untuk 12 RW.

Baca juga: Anggaran Tidak Realistis, Penataan Kampung Kumuh DKI Terancam Dicoret DPRD

"Tahun depan ada 13 RW," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Lurah Menteng Atas,Zulkarnain mempertanyakan kriteria kawasan kumuh yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta.

Zulkarnain menilai tidak bisa menggeneralisir suatu wilayah RW sebagai wilayah kumuh lantaran sebagian RT saja yang terlihat kumuh.

"Lokasi kumuh itu seperti apa dulu? Kalau sekedar beberapa rumah ya bukan RT kumuh," jelas dia.

Sebelumya, RW 05 Menteng Atas, Jakarta Selatan adalah satu dari 76 RW yang dinilai kawasan kampung kumuh yang akan ditata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

Penataan tersebut menggunakan konsep CAP dengan anggaran Rp. 25,5 miliar untuk 76 RW.

CAP merupakan kajian rancangan penataan yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Hasil CAP akan diimplementasikan dalam program collaborative implementation plan (CIP) di tahun 2021 dengan anggaran Rp. 558,8 miliar untuk 80 RW wilayah DKI Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKJ Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

DKJ Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Megapolitan
Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Megapolitan
Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Megapolitan
Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Megapolitan
Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Megapolitan
Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Megapolitan
Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Megapolitan
Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Megapolitan
Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Megapolitan
KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

Megapolitan
Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X