Beda Pandangan Wakil Rakyat soal Transparansi Anggaran, Apakah Wajib Diunggah ke Publik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta punya penilaian berbeda terhadap transparansi anggaran.

Transparansi anggaran dianggap sebagai cara agar publik mengetahui uangnya dikelola oleh eksekutif dan diawasi oleh legislatif.

Meski demikian, masing-masing dari wakil rakyat mempunyai standar sendiri tentang bagaimana anggaran harus dibuka ke publik.

Sebut saja Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang getol mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengunggah dokumen anggaran ke situs resmi agar bisa diakses oleh masyarakat.

Namun, tak sedikit pula anggota DPRD yang merasa publik hanya perlu tau komponen anggaran ketika sudah selesai dibahas dan disisir oleh wakil rakyat.

PSI kerap desak Pemprov unggah anggaran

Fraksi PSI punya alasan selalu meminta Pemprov DKI Jakarta mengunggah anggaran agar bisa diakses publik.

Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” ujar William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Pemprov DKI sempat mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setelah didesak beberapa kali, tetapi kembali diturunkan.

William mengatakan, link situs web itu tiba-tiba saja tidak bisa dibuka setelah anggaran Dinas Pendidikan terkait lem aibon sebesar Rp 82 miliar viral di media sosial.

Baca juga: Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan

“Kami lihat siang hari masih ada, sorenya langsung ditutup. Kami lihat sebentar sejam dua jam,” ucap William.

Lanjut William, untungnya link rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 itu masih ada history-nya, bahkan masih bisa diakses. Adapun saat ini link situs web anggaran 2020 itu tidak bisa diakses lagi.

Golkar minta Pemprov DKI terbuka

Senada dengan Fraksi PSI, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka akses publik terhadap KUA-PPAS 2020 DKI.

Basri mengatakan, dengan tidak dibukanya akses tersebut, justru akan membuat masyarakat berpikir ada sesuatu yang ingin disembunyikan.

"Orang akan berpikir ini ada apa-apanya. Atau ada yang disembunyikan. Berani jujur, berani terbuka dong kalau mau buat clean goverment," kata Basri melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Rabu (30/10/2019) malam.