Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Kompas.com - 11/11/2019, 21:17 WIB
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanggulangan banjir yang kerap melanda Ibu Kota.

Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Ida juga menilai Pemprov DKI lebih mementingkan penataan RW kumuh dibandingkan dengan perbaikan sarana prasarana untuk mengatasi banjir.


Baca juga: Pemprov DKI Usulkan Rp 1 Triliun untuk Penanggulangan Banjir pada 2020

Karena itu, Komisi D meminta anggaran Rp 1,2 triliun untuk pembangunan trotoar dan anggaran penataan RW kumuh dipangkas.

Ida menyatakan, pihaknya mendapat masukan dari ikatan arsitektur bahwa anggaran penataan RW kumuh yang diusulkan Pemprov DKI terlalu besar.

"Memang sangat tidak layaklah anggaran per RW dengan jumlah yang begitu besar," kata Ida.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Baca juga: (INR) Sita - DPRD Minta Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Pembangunan Trotoar Dipangkas

Dari Rp 1 triliun, senilai Rp 600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan  waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

Tahun depan Dinas Sumber Daya Air rencananya membebaskan lahan di beberapa waduk yang belum rampung, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal, hingga tanah di bantaran kali.

Salah satu program pengendalian banjir yang diusulkan tahun depan ialah naturalisasi di lima lokasi, yaitu Kanal  Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan sisi timur, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Cimanggis. Anggarannya Rp 288,49 miliar.

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X