DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Kompas.com - 11/11/2019, 22:35 WIB
Petugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) tidak bisa mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung pada 2021.

Sebabnya, Pemprov DKI Jakarta tidak membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Ciliwung pada akhir tahun ini.

"Berarti vakum lagi. Kami melaksanakan (normalisasi) itu tergantung lahannya. Kalau lahannya sudah bebas, kami kerjakan," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah saat dihubungi, Senin (11/11/2019).

Bambang menjelaskan, BBWSCC tidak bisa mengerjakan normalisasi Ciliwung pada 2021 jika Pemprov DKI baru membebaskan lahan pada 2020. Menurut dia, normalisasi baru bisa dikerjakan dua tahun setelah lahan dibebaskan.

Baca juga: 118 Bidang Tanah Batal Dibebaskan, Normalisasi Ciliwung Terancam Berhenti

"Kalau (pembebasan lahan) dilakukan di 2020, berarti kami mengusulkannya (normalisasi) di 2022 kalau begitu. Tidak akan terkejar (pada 2021)," kata dia.

Bambang mencontohkan rencana normalisasi Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur pada 2020.

Dia menyampaikan, lahan sepanjang 1,5 kilometer itu dibebaskan Pemprov DKI pada 2018. Namun, aset hasil pembebasan lahan itu baru diserahkan kepada BBWSCC pada April 2019.

BBWSCC kemudian mengusulkan anggaran normalisasi Ciliwung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020.

"Yang dibebaskan saat 2018, tahun anggaran 2018, baru April-Mei diserahkan ke kami, tahun ini. Jadi kami kan olah dulu, cek dulu ke lapangan, karena kami proses juga, harus memasukkan juga (ke APBN)," ucap Bambang.

BBWSCC dan Pemprov DKI Jakarta memiliki kesepakatan soal normalisasi beberapa sungai di Jakarta. Dalam kesepakatan itu, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi yang akan dijalankan BBWSCC.

Pemprov DKI Jakarta berencana membebaskan 118 bidang tanah untuk normalisasi Ciliwung pada akhir 2019 dengan anggaran Rp 160 miliar. Namun, Pemprov DKI batal membebaskan tanah itu karena APBD 2019 defisit.

Pemprov DKI menurut rencana akan mengeksekusi pembebasan lahan itu pada 2020. Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai dan waduk pada 2020.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Megapolitan
Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Megapolitan
Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Megapolitan
Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Megapolitan
Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Megapolitan
Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Megapolitan
Pemutaran Film di Bioskop Diizinkan tetapi Penonton Harus Selalu Gunakan Masker

Pemutaran Film di Bioskop Diizinkan tetapi Penonton Harus Selalu Gunakan Masker

Megapolitan
Cegah Kongko-kongko, Live Music di Kafe Dilarang Beroperasi Selama PSBB Transisi

Cegah Kongko-kongko, Live Music di Kafe Dilarang Beroperasi Selama PSBB Transisi

Megapolitan
Kronologi Munculnya Klaster Covid-19 di Ponpes Kota Tangerang, Berawal Pengajar Pulang Mudik

Kronologi Munculnya Klaster Covid-19 di Ponpes Kota Tangerang, Berawal Pengajar Pulang Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X