Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Kompas.com - 12/11/2019, 13:58 WIB
Cynthia Lova,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencoret anggaran pembelian lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana (rusunawa) di DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beralasan, anggaran pembelian tanah yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak efisien atau pemborosan dana anggaran.

“Masalah nanti di Banggar (Badan Anggaran) saya akan potong ini anggaran pembelian tanah yang tak efisien sehingga APBD kita jadi maksimal," kata Prasetio, di Kantor DPRD, Senin (11/11/2019).

Prasetio mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat mendirikan rusunawa di atas lahan milik Pemprov DKI.

Sebab, ia menilai DKI Jakarta banyak memiliki aset lahan yang mestinya bisa digunakan masyarakat.

Misalnya, menggunakan lahan dari PD Pasar Jaya.

"Lahan PD Pasar Jaya saya temukan banyak. Kalau di PD Pasar Jaya kan tanahnya besar, kenapa tidak dibangun saja bawahnya pasar, ada basement-nya, ke atas ada serbaguna, urusin di atasnya,” kata Prasetio.

Prasetio juga meminta Pemprov DKI mulai membangun rusun dengan konsep seperti rumah susun sederhana sewa, seperti Rusunawa Pasar Rumput.

Rusunawa tersebut merupakan buah kerja sama antara PD Pasar Jaya serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Rusunawa di Jakarta sangat luar biasa. Kenapa harus beli? Kalau beli kan beli tanah, bangun perumahan. Kenapa kita enggak contoh kayak Pasar Rumput, TOD (transit oriented development)?," kata Prasetio.

Prasetio menilai, selama ini banyak rusun yang telah dibangun, tetapi Pemprov DKI tidak memaksimalkan pemanfaatannya.

Terlebih lagi, rusun berkonsep TOD jadi incaran masyarakat saat ini.

Namun, sayangnya pemerintah tak maksimal memanfaatkannya.

Prasetio mencontohkan rusun di kawasan Lenteng Agung di dekat stasiun yang pembangunannya tidak tepat sasaran.

Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini juga menilai banyak rusun juga yang tidak layak dibangun, misalnya Cempaka Putih dan Kebayoran Lama.

“Itu kayak di Cempaka Putih dan Kebayoran Lama itu kan sebenarnya bisa dibangun lagi dengan konsep sama seperti Rusuawa Pasar Rumput yang di bawahnya ada pasar,” ucap dia. 

Prasetio berharap ke depannya Pemprov DKI Jakarta lebih banyak menghadirkan hunian murah yang layak huni bagi masyarakatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com