BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Mulai Diterapkan pada 2020 di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang

Kompas.com - 14/11/2019, 18:48 WIB
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang Prihartono di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (12/11/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.com Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang Prihartono di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (12/11/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) memastikan aturan Electronic Road Pricing ( ERP) atau jalan berbayar akan dioperasikan pada 2020 mendatang.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP itu nantinya akan dioperasikan juga di perbatasan Jabodetabek.

“Target tahun 2020 udah implementasikan,” ucap Bambang di Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Bambang mengatakan, ERP nantinya akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.

Selain itu, wilayah Kalimalang yang berbatasan dengan Bekasi akan menjadi daerah yang nantinya diterapkan aturan jalan berbayar.

Bambang mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji aturan hukum yang nantinya diterapkan ketika ERP mulai diterapkan.

Sebab, ERP nantinya akan dimasukkan menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasalnya, selama ini pemerintah daerah menerapkan sistem retribusi di daerahnya masing-masing.

"Selama ini regulasi kan menganut sistem retribusi, regulasinya jadi terpatok jalan daerah, provinsi, dan kabupaten. Oleh karena itu regulasinya harus direvisi Peraturan Pemerintahnya baru dibicarakan implementasinya," tutur Bambang.

Adapun Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019 ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Megapolitan
Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Megapolitan
Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Megapolitan
UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

Megapolitan
Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Megapolitan
Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Megapolitan
Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Megapolitan
Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Megapolitan
Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Megapolitan
Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X