APBD DKI 2019 Diprediksi Defisit Rp 6,39 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2019 diprediksi defisit Rp 6,39 triliun.

Alasannya, pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke kas Pemprov DKI.

Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan pajak yang diterima pemerintah pusat dari objek pajak di daerah. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemerintah daerah.

Baca juga: APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

"Yang paling menonjol itu dana bagi hasil kami yang kurangnya sangat jauh. Triwulan keempatnya tidak dibayarkan, mungkin di-pending untuk nanti tahun 2020. Yang 10 persen di triwulan ketiga juga belum disampaikan," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak agar defisit pada akhir tahun 2019 tidak membengkak.

Per 11 November 2019, realisasi pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 33,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.

"Pendapatan pajak kami trennya lagi naik terus, lagi kami kejar terus. Ini kan masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Historinya dibanding beberapa tahun, Desember itu selalu bagus pendapatannya," kata dia.

Sejumlah program ditahan 

Dengan adanya prediksi APBD 2019 defisit, Pemprov DKI Jakarta menahan realisasi sejumlah program. Salah satunya yakni pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan waduk dengan anggaran Rp 500 miliar.

Pemprov DKI memprioritaskan program lain yang sudah berkontrak dengan pihak ketiga.

Selain pembebasan lahan, Saefullah tidak menjelaskan program lain yang dibatalkan karena prediksi anggaran defisit.

Baca juga: Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI
"Itu kan (APBD bentuknya) perda, dalam mengeksekusinya dicicil sesuai dengan kemampuan keuangan. Kan kami ada prioritas, yang sudah kontrak mesti dibayarin. Jangan semua, kami pilih-pilih mana yang paling prioritas supaya cash flow kami terjaga dengan baik," ujar Saefullah.

Menurut Saefullah, kondisi yang dialami Pemprov DKI saat ini pernah terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, dia tidak merinci defisit anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"(Tahun-tahun sebelumnya) lebih gawat, karena dulu anggaran kami banyak kopong," ujar Saefullah.

Dia menjelaskan, APBD berisi rencana pendapatan dan rencana belanja. Namun, realisasi pendapatan pada akhir tahun anggaran tidak selalu mencapai angka yang direncanakan dalam APBD.

Kondisi itu disebut defisit. Karenanya, belanja yang sudah direncanakan harus disesuaikan dengan realisasi pendapatan.

"Walaupun sudah jadi perda, kan itu prediksi pendapatan, bukan uang sudah ada, terus kami rencanakan. Kami ada rencana pendapatan sekian, penggunaannya sekian, jadi memang belum ada uangnya, jadi sambil cari," ucap Saefullah.